BISNIS BANDUNG--Ribuan orang pendamping program keluarga harapan (PKH) mengharapkan Pemprov Jabar melunasi cicilan sepeda motor yang telah mereka beli secara kredit demi kelancaran tugasnya.
Imbauan itu disampaikan oleh Koordinator Pendamping PKH Kab. Majalengka, Jumadi melalui DPRD Jabar yang mengakui petugas pendamping PKH se Jabar tercatat 5.600 orang, di antaranya di Majalengka sekira 200 pendampiang.
“Kami mohon DPRD Jabar memperjuangkan pelunasan cicilan motor,” pinta Jumadi dalam acara hearing dialog Komisi V DPRD Jabar dengan anggota PKH, pekan lalu.
Menanggapi permintaan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung menyatakan kesiapannya mendorong agar Pemprov Jabar melunasi kredit cicilan sepeda motor bagi 5.600 pendamping PKH tersebut. " Program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat dinilai sukses, sehingga tidak ada salah memberi reward dengan melunasi cicilan kredit motor mereka," ujar Untung didampingi anggota Komisi V DPRD Jabar lainnya Hj Erni Rif'ati Rachman, Hj Fatimah SH M. Kn, H. Sahromi, dan Hj Tati Novianti. Agar hasil kerja PKH bisa lebih baik, berbagai upaya dilakukan supaya kinerja PKH meningkat. Pada tahun 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi biayanya terlalu besar,
"Sekarang fiskal masih memungkinkan, maka kita upayakan menutup cicilan motor PKH. Kalau dihitung-hitung sekira Rp 30 miliar. Kalau lewat APBD Murni 2019 tampaknya tidak memungkinkan, tapi diharapkan di APBD Perubahan 2019," katanya. “Apakah jika dilunaisnya cicilan motor bagi 5.600 tenaga PKH kinerjanya akan semakin meningkat atau justru nanti malah banyak gaya ?” Tanya Untung . Maka, spontan para pendamping PKH menjawab, “ Makin semangat kerja pak."
Yomanius Untung menerangkan, di Indonesia program PKH sudah bergulir lebih 11 tahun, dan selama itu telah diakui keberhasilan program tersebut, parameternya adalah menurunnya angka kemiskinan.(B-002)***
