PARA pengusaha Indonersia cenderung lebih suka menjadi kontraktor. Mereka berlomba mendapatkan proyek, terutama proyek yang didanai pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang kini tengah marak dilakukan pemerintah, mengundang banyak sekali kontraktor yang mencoba mendapatkan proyek, meskipun hanya pekerjaan kecil seperti pengarukan lahan, trotoar, median jalan, jembatan penyebrangan, dan sebagainya. Kalau tidak menjadi kontraktor, kebanyakan pengusaha bergerak dalam bidang pemasok atau suplayer. Pemasok batu, misalnya, tidak cukup seorang pengusaha. Ada pemasok batu pondasi, kerikil, batu kali, dan sebagainya.
Tentu saja hal itu tidak terlalu salah bahkan dilihat dari pemerataan, pembagian pekerjaan itu memperlihatkan kerja sama yang baik. Namun menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, PS Brodjonegoro, pihak swasta, sebaiknya tidak hanya menjadi kontraktor tetapi juga investor. ”Kami ingin mendorong sektor swasta menjadi investor. Ini akan memberi keuntungan lebih besar bagi swasta selain membantu Indonesia,”katanya. Dengan banyaknya investor swasta nasional, pemerintah akan terbantu dalam hal pembiayaan. ”Kerja sama ini bukan kalah menang tetapi win win solution,” kata Menteri.
Menurut Menteri Brodjonegoro terdapat dua macam proyek yang terbuka bagi kalangan swasta nasional. Poyek yang masih membutuhkan intervensi pemerintah dan proyek yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah. Kedua-duanya sudah ada skemanya. Bappenas akan membantu sektor swasta untuk lebih mengenal proyek yang disiapkan. Sektor konstruksi Indonesia menguat. Hal itu merupakan kesempatan bagi kalangan swasta, baik pemain lama maupun pemain baru berperan lebih nyata dalam berinvestasi.
Pintu bisnis yang dibuka lebar-lebar itu merupakan peluang bagi kalangan sawsta nasional. Dilihat dari proyeksi dan perspektif usaha, menjadi penanam modal jauh lebih bergengsi darpada menjadi pelaksana atau pemasok bahan. Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah tentu membutuhkan modal sangat besar. Pemerintah sebetulnya sudah lama ”mengundang” swasta nasional berkiprah dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dilihat dari peruntukan proyek-proyek itu, akan sangat menguntungkan bagi para investor. Misalnya pembangunan infrastruktur sebagai pelengkap pembangunan destinasi wisata, transportasi, pelabuhan, bandara, dan sebagainya, dipastikan akan mendatangkan keuntungan besar bagi kaum investor.
Kesempatan yang sangat terbuka itu tentu saja memerlukan dana besar dan ”keberanian” para calon investor, terutama keberanian dalam mutasi dari kontraktor ke investor. Keberanian melakukan perubahan dan keluar dari zona aman atau out of box harus menjadi tujuan kalangan swasta nasional. Tantangan itu harus segera dijawab. Berembuklah di Kadin, misalnya, membuat peta proyek di seluruh Indonesia dan peta penanaman modal. Kerja sama dalam bentuk konsorsium merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh kalangan swasta nasional. Ini merupakan kesempatan bagi pemilik modal yang sekarang modalnya mengendap di luar negeri, antara lain di negara surga pajak, segera ditarik dan ditanamkan di dalam negeri.
Pemerintah menjamin keamanan ivestasi tersebut. Jaminan keamanan investasi itu menjadi sangat penting, bukan hanya bagi para pelaku penanaman modal dalam negeri (PMDN) tetapi juga bagi PMA. Jaminan itu antara lain dengan komitmen dan ketegasan pemerintah dalam memberantas premanisme, pungli, dan korupsi.
Kalangan swasta nasional harus memiliki perhitungan sangat matang sebelum mengeluarkan modalnya untuk berinvestasi. Namun para pengusaha harus yakin, mutasi dari kontraktor ke investor merupakan peluang meraih masa depan yang jauh lebih cemerlang. Dalam keadaan negara tengah membutuhkan modal besar, masuknya investasi nasional akan sangat membantu.***
