SEJAK awal dekade 2000-an, perhatian orang, baik rakyat maupun pemerintah seolah tidak peduli dengan perkembangan program keluarga berencana. Di Jabar, misalnya, orang tidak engeuh, jabatan Kepala BKKBN Jabar pernah kosong sejak bulan Juli 2017. Baru tanggal 4 Oktober lalu, Gubernur Jabar melantik Kepala BKKN Jabar yang baru.
Apakah masyarakat sekarang sudah tidak merasa perlu lagi dengan program KB? Mungkin saja seperti itu, soalnya, pemerintah pada era sekarang ini tidak terlalu gencar dalam menyosialisasikan program yang pernah sangat buming pada zaman Orba. Sekarang, masyarakat, terutama kaum berduit, termasuk para selebritas, sudah kembali lagi pada paradigma awal, lebih banyak anak lebih baik. Terjadilah perlombaan di antara mereka, ingin punya anak lebih dari dua, ketika mereka melangsungkan pernikahan.
Program KB seolah-olah ikut tenggelam dengan berakhirnya era Orba. Populasi penduduk yang terus meningkat tidak lagi mengkhawatirkan benar. Akibatnya, selain populasi penduduk yang tak terkendali, jumlah anak jalanan, pekerja di bawah umur, kriminalitas yang dilakukan remaja putus sekolah, terus meningkat. Orang tua mereka tidak dapat mengawasi apalagi mendidik mereka menjadi generasi pembangun. Padahal agama mewanti-wanti, orang tua tidak boleh meninggalkan anak cucu atau generasi yang lemah. Lemah di sini ialah lemah fisik karena penyakit atau kurang gizi, lemah pendidikan karena orang tuanya kekurangan biaya, lemah mental, dan lemah ekonomi.
Provinsi Jawa Barat berpenduduk paling besar di Indonesia. Tahun ini jumlah penduduk Jabar mencapai 46,7 juta atau 20 persen dari jumlah penduduk nasional. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang cenderung tetap antra 1,49 – 1,48% akan terasa tinggi karena jumlah penduduknya memamg besar. Penduduk provinsi lain, yang LPP-nya sampai 4% misalnya, tidak terlalu meresahkan karena 4% dari jumlah penduduk yang hanya 3 – 5 juta jiwa. Namun LPP Jabar pada dasarnya bukan akibat kelahiran semata, tetapi justru akibat migrasi. Jabar yang memiliki lapangan kerja sangat luas, punya daya tarik sangat tinggi pula.
Tingginya populasi penduduk Jabar yang kebanyakan akibat migrasi, tentu tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada penyelenggara program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tetapi harus menjadi komitmen bersama, pemprov/pemkot/pemkab, BKKBN, semua unsur koordinasi pemda, para alim ulama, dan masyarakat Jabar. Melalui Gubernur, Kepala BKKBN yang baru, berupaya merevitalisasi komitmen pentingnya keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Tentu saja setelah nama dan tupoksi BKKN berubah dari Badan Koordinasi KB menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, pendekatan sosialisasinya juga harus berubah.BKKBN atau para penyuluh KB di perdesaan tidak lagi menjadi ”agen” yang mempromosikan alat kontrasepsi. BKKBN justru harus mengajak masyarakat bersama-sama membangun keluarga sejahtera. Masyarakat diajak membina keluarga terutama anak-anak mereka menjadi anak-anak yang cerdas, siap memasuki kehidupan yang penuh tantangan. Ajaklah anak-anak yang tidak bersekolah, kembali ke sekolah. Dirikanlah pesantren atau madrasah cuma-cuma di setiap desa yang dilengkapi dengan perpustakaan. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mendirikan dan melengkapi posyandu. Di tempat-tempat seperti itulah para petugas penyuluh/petugas KKBPK dapat berperan lebih aktif.
Pendekatan pendidikan dan kesehatan, program KKBPK akan lebih mudah berhasil daripada penyuluhan langsung dengan pemasangan alat kontrasepsi. Pendekatan yang akan dilakukan Kepala BKKB Jabar yang baru, yakni mendirikan Kampung KB di tiap kecamatan, merupakan rencana yang patut mendapat apresiasi. Namun sekali lagi pendekatan yang dilakukan para petugas/penyuluh KB harus berubah. Selain itu pengelolaan Kampung KB tidak mungkin berhasil bila hanya dilakukan oleh BKKBN.
Langkah pertama justru melakukan revitalisasi komitmen semua badan, lembaga, SKPD , dan pemangku kepentingan lainnya. Isi komitmen baru itulah yang nantinya menjadi acuan semua kegiatan di Kampung KB. ***
