Oleh Hj. Neti Sum.
PEMERINTRAH Jawa Barat mendesak pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur menuju Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), segera diselesaikan sesuai target. Hal itu mengemuka pada pertemuan Gubernur Jabar dan jajarannya bersama Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di Bandung. Menurut Gubernuir Jabar, Ahmad Heryawan, pembangunan ruas jalan tol, pembangunan dan pelebaran jalan nontol, menuju BIJB seyogoanya selesai bersama-sama dengan pembangunan BIJB yang akan mulai dioperasikan kuartal pertama tahun 2018.
Pembangunan keudaraan yang menjadi tugas utama pemerintah pusat, tampaknya tidak ada hambatan apa-apa. Justru pembangunan kedaratan yang meliputi pembangunan kawasan bandara dan luar bandara, memiliki persoalan yang cukup rumit. Pembebasan lahan yang belum 100 persen selesai, perbedaan pendapat di kalangan penentu kebijakan, peruntukan lahan, dan sebagainya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Masyarakat Jabar mengkhawatirkan, niat pusat membangun BIJB, tidak disertai semangat membangun. Setengah hati, dan tidak punya rencana secara rinci dan menyeluruh. Masalah yang sebenarnya sangat krusial, justru diserahkan kepada Pemprov Jabar. Pembangunan yang memiliki kadar krusial tinggi itu antara lain, pembebasdan lahan, peruntukan lahan (land use), akses jalan, nasib penduduk sekitar, dan sebagainya. Masalah sensitif itu seyogianya tidak secara keseluruhan dibebankan kepada Pemprov Jabar.
Pemerintah Pusat harus tetap berperan lebih aktif dan jelas. Setidak-tidaknya, semua elemen masyarakat di sekitar BIJB tahu persis, pembangunan bandara internasional itu merupakan proyek pusat yang mengikut-sertakan Pemprov Jabar dalam penyelesaian beberapa titik. Harus benar-benar jelas, pembangunan BIJB merupakan garapan Pemerintah Joko Widodo-JK. Dengan begitu secara politis, kebijakan Jokowi-JK haruis mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat terutama para abdi politik pendukung pemerintah.
Pekerjaan berat yang harus ditanggung Pemprov Jabar ialah penatraan wilayah luar bandara. Bagaimanapun pembangunan bandara internasional akan berdampak pada akselerasi pembangunan di sekitarnya. Masuknya investor yang akan mendirikan apartremen, hotel, pasar, pertokoan, kompleks perumahan, bahkan industri, dalam waktu dekat akan mengalir deras ke Majalengka. Menyikapi hal itu diperlukan perencanaan yang matang, bersifat antisipatif.
Pemprov dan Pemkab Majalengka harus sudah bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Derasnya investasi dan pertumbuhan kota baru, hampir selalu disertrai dengan masalah yang samgat rumit. Masalah itu antara lain kesemerawutan lalu litas, ketidak teraturan pembangunan perkotaan, sampah, berkumpulnya orang-orang yang memiliki persoalan sosial, kriminal, dan sebagainya. Semuanya harus sudah masuk dalam perencanaan peruntukan lahan.
Kalangan dunia usaha mulai mempertanyakan focus BIJB nanti, apakah akan menjadi bandara penumpang umum atau khusus barang (kargo). Tampaknya, BIJB akan diperuntukkan bagi penumpang umum dan kargo.Tidak memiliki kekhususan. Untuk pengangkutan barang, tidak jauh dari BIJB—yang kelak bernama Bandara Interbnasional Bagus Rangin—itu Jabar punya pelabuhan laut yang juga berskala internasional yakni Pelabuhan Patimban. ***
