BISNIS BANDUNG - Jauh sebelum isu penundaan Pemilu 2024 saat ini merebak, wacana menambah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode pernah muncul akhir 2019 lalu.
Kala itu, Jokowi langsung menolak masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menilai orang-orang yang melontarkan ide ini ingin cari perhatiannya atau berniat buruk kepadanya.
"Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," katanya saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Namun dikemukakan Jokowi, ia sejatinya tidak menolak wacana amendemen UUD 1945 asalkan materinya terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun jika ternyata melebar ke mana-mana ia menilai lebih baik tidak perlu ada amendemen.
Jokowi pun mulanya tak pernah memberikan penolakan langsung, namun setelah muncul usulan dari Bahlil maupun Muhaimin, 5 Maret 2022, Jokowi menyatakan usul tersebut sah-sah saja dalam negara demokratis dan ia mengklaim akan patuh dan tunduk pada konstitusi.
Partai dikuasai istana
Sejumlah pengamat politik mengkritik sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi perihal wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa akan tunduk pada konstitusi, tapi tak bisa melarang wacana ini muncul di publik.
Baca Juga: Guru Honorer Aksi Jalan Kaki Ke Istana Presiden
"Ini kan sebuah komentar atau pernyataan yang sebenarnya bersayap," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, saat dihubungi, Minggu,( 6/3/22). Menurut Hendri , semua orang sudah mengetahui kalau konstitusi dibuat oleh legislatif. Saat ini, sekitar 70% legislatif sudah dikuasai partai koalisi Istana. "Kalau kemudian dikatakan taat konstitusi, nanti kalau konstitusi berubah dia (Jokowi) ikut saja. Ini kan jadi pinjam tangan legislatif," ungkap Hendri. Selain itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi tersebut. Ia mempertanyakan kenapa Jokowi menjadi tidak "segalak dan setegas" saat merespon wacana masa jabatan presiden 3 periode. Saat itu, lanjut Adi, Jokowi mengatakan ada yang cari muka dan ingin menjerumuskan dengan wacana masa jabatan 3 periode. "Tapi giliran penundaan Pemilu, kok sangat soft sekali, mengayun, berdalih atas nama demokrasi, menurut saya cukup bias," ucap Adi menambahkan.***