BISNIS BANDUNG - Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, terkait audit lembaga, pihaknya sudah melakukan audit secara berkala dengan melibatkan kantor akuntan publik yang independen. Hasil audit, disampaikan secara terbuka kepada publik setiap tahun. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa sewenang-wenang melakukan audit terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Leonard menanggapi rencana Luhut untuk melakukan audit terhadap LSM-LSM di Indonesia yang dinilai telah menyebarkan berita bohong
"Soal audit, saya kira pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mungkin sedikit emosional, karena sebenarnya kalau Greenpeace keuangan kami diaudit secara berkala dengan kantor akuntan publik yang independen dan kami melaporkannya secara terbuka kepada publik dan itu setiap tahun sejak Greenpeace Indonesia berdiri,” ungkap Leonard .
Jadi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, lanjut Leonard tidak bisa sewenang-wenang melakukan audit terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. "Tentu juga tidak semudah itu audit, kalau dalam pengertian kami itu yang kami tahu mengaudit sebuah lembaga itu harusnya ada perintah pengadilan, bukan hanya dari eksekutif atau kekuasaan eksekutif," ujar Leonard dalam konferensi pers secara virtual soal Kesepakatan Final COP26 yang Jauh dari Harapan, Senin (15/11/2021).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai pemerintah tidak bisa tiba-tiba meminta audit dilakukan terhadap semua LSM di Tanah Air dipicu rasa tidak suka dikritik. Inisiatif ini dimunculkan oleh Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan sebagai respons terhadap data deforestasi yang disampaikan oleh organisasi Green Peace Indonesia.
LSM internasional yang bermarkas di Belanda itu menyanggah pidato Presiden Joko Jokowi Widodo di KTT Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Inggris. Menurut data yang dimiliki oleh Greenpeace Indonesia, pembabatan hutan di Tanah Air justru semakin bertambah di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
"Pemerintah melihat (kritik) jangan reaktif. Jangan seolah-olah karena Pak Luhut tidak suka atas kritik-kritik yang disampaikan oleh organisasi non pemerintah lalu audit dilakukan. Kan, tidak bisa (audit) dilakukan insidental begitu," ujar Usman kepada media pada Senin (15/11/2021).
Idiakui Usman Hamid ,i selama ini tanpa diminta beberapa LSM yang kredibel sudah rutin melakukan audit baik yang bersifat keuangan dan organisasi. Bahkan, lanjut Usman hasil audit itu bisa diminta dengan cara memberi surat lebih dulu.
"Jadi, misalnya pemerintah merasa perlu meminta hasil audit terhadap Greenpeace Indonesia atau Amnesty International Indonesia (AII) ya bisa saja. Tetapi, mungkin sebaiknya Pak Luhut melakukannya tidak dalam kapasitas sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, karena itu bukan kapasitasnya," ujar Usman. Luhut menuding Greenpeace Indonesia telah menyampaikan berita tak benar soal deforestasi hutan. Lantaran hal tersebut, Luhut ingin melakukan audit sejumlah LSM. Usman menyarankan yang meminta hasil audit adalah Menkum HAM dalam kerangka UU Yayasan atau regulasi perkumpulan.
Luhut bersikap emosi ?
Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menilai Luhut bersikap emosi ketika menyampaikan hendak melakukan audit terhadap LSM yang ada di Indonesia, termasuk Greenpeace Indonesia. Sejak Greenpeace Indonesia berdiri pada 1969 lalu, sudah diaudit secara rutin oleh kantor auditor independen. Leonard juga menyebut hasil audit rutin disampaikan ke publik.
Ia menyebut pemerintah tidak bisa semena-mena ingin melakukan audit terhadap lembaga tertentu. "Dalam pengetahuan kami untuk mengaudit sebuah lembaga, maka dibutuhkan surat perintah pengadilan. Bukan hanya dari kekuasaan eksekutif (menteri)," ujar Leonard menegaskan dalam diskusi virtual pada Senin (15/11/2021).
Sedangkan, Kepala Kampanye Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik menjelaskan data yang mereka gunakan untuk menyanggah pidato Jokowi di COP26 berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tetapi, yang menyebabkan perbedaan adalah cara menganalisa data tersebut. Sebenarnya data yang kami pakai sama. "Sebab itu, kami mengapresiasi pernyataan Dirjen Planalogi Kehutanan dan Lingkungan KLHK yang mengajak untuk membuka data dan mengajak debat secara terbuka. Bagi kami kesempatan seperti itu yang kami tunggu-tunggu, karena kami memiliki banyak pertanyaan," kata Kiki pada acara diskusi virtual yang sama. (B-003) ***