BISNIS BANDUNG - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meminta restu Komisi VI DPR untuk mengambil opsi penawaran saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ke swasta Langkah itu bisa diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari lilitan utang yang mencapai US$9,75 miliar atau setara Rp138,93 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS). "Jika restrukturisasi berhasil dan kewajibannya (Garuda Indonesia) turun dan kemungkinan adanya pemegang saham baru. Kami mohon dukungan bila ada pemegang saham baru," ujar Kartika, dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Selasa (9/11/21). Dijelaskan Kartika, penawaran saham Garuda ke publik akan menyebabkan porsi kepemilikan saham eksisting, termasuk pemerintah, mengecil (terdelusi). Bahkan, porsi saham pemerintah bisa tak lagi menjadi mayoritas. Namun langkah ini bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan pendanaan bisnis usai restrukturisasi. Sejumlah langkah restrukturisasi perusahaan.Pertama, negosiasi dengan seluruh kreditur. Mulai dari perusahaan penyewa pesawat (leasing), kreditur dari pihak perbankan, baik swasta maupun BUMN, kreditur pemegang sukuk, KIK-EBA, hingga para vendor-vendor, di antaranya PT Pertamina (Persero). Kedua, restrukturisasi melalui jalur pengadilan di Inggris. Singkatnya, langkah ini akan ditempuh agar beberapa negosiasi perlu melalui jalur pengadilan agar lebih mudah dan cepat selesai karena keputusan pengadilan berlaku untuk banyak negosiasi dengan kreditur sekaligus. Ketiga, melakukan pengalihan utang menjadi saham, menerbitkan obligasi tanpa kupon, hingga pemotongan bunga obligasi. Hal ini akan diterapkan ke sejumlah vendor BUMN, mulai dari himpunan bank-bank negara (Himbara), PT Pertamina, PT Airnav Indonesia, PT Gapura Angkasa, hingga PT Angkasa Pura I dan II. Terakhir, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mau mengkaji kembali pemberian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada Garuda. Semula, pemerintah sudah mau memberi dana PEN sebesar Rp8,5 triliun. Sudah dicairkan Rp1 triliun, tapi sisanya Rp7,5 triliun belum dicairkan karena ada beberapa parameter keuangan Garuda yang tidak bisa dipenuhi sebab kinerja perusahaan terus memburuk. Empat kali lipat
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengakui harga sewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sangat tinggi dari maskapai lain. Bahkan, harga sewa mencapai empat kali lipat dari rata-rata pasar global. "Garuda termasuk yang terbesar dengan aircraft rental cost dibagi revenue Garuda itu mencapai 24,7 %, empat kali lipat dari global average," ujar Wamen BUMN saat rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Selasa (9/11/21). Sebab itu, menurutnya, tak heran jika kemudian utang maskapai jadi menumpuk. Tercatat, utangnya kini mencapai US$9,75 miliar atau setara Rp138,93 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS) “Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, istilah perbankan sudah technically bankrupt, technically tapi legally belum," ujar Kartika. Atas kondisi ini, pemerintah merestrukturisasi Garuda. Salah satunya dengan mengurangi beban biaya sewa pesawat yang terlalu mahal. Caranya , mulai dari mengurangi jenis pesawat yang digunakan dari 13 jenis menjadi 7 jenis . Untuk itu, jenis pesawat yang tidak diperlukan akan dikembalikan ke lessor. Garuda hanya akan mengoperasikan pesawat-pesawat berukuran besar agar lebih efisien dalam mengangkut penumpang dan kargo sekaligus. Setelah mengurangi jenis, jumlah pesawatnya akan dipangkas. Saat ini, Garuda semula punya 142 pesawat ,. tinggal 50-60 pesawat yang beroperasi. Termasuk rute penerbangan juga akan berkurang. Dari semula sebanyak 237 (tahun 2019) penerbangan , tahun 2022 menjadi 140 rute. 2022. Sebagian besar rute internasional akan ditutup, seperti ke Amsterdam, London, hingga Korea karena sepi penumpang. Rute domestik juga akan diseleksi. (B-003) ***