BISNIS BANDUNG - Juri Ardiantoro, ditunjuk sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2022-2027. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik langkah Presiden Joko Widodo menunjuk mantan anggota tim suksesnya, Juri Ardiantoro.
Ia merupakan Ketua KPU pada 2016-2017. Juga pernah menjabat Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Saat ini Juri Ardiantoro menjabat Deputi IV Kepala Staf Presiden. Dikemukakan Mardani, Jokowi lebih baik memilih figur yang netral. "Tanpa prejudice [prasangka], jauh lebih baik dipilih figur yang netral dan punya background tidak terkait dengan pertarungan politik ," ujar Mardani , Senin (11/10/21). Ditegaskan Mardani , semua pihak harus menjaga marwah KPU dan Bawaslu. Langkah itu bisa dimulai dengan menggelar proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu secara baik serta menempatkan orang-orang yang terbebas dari afiliasi politik di tim seleksi. "Dan itu dimulai dengan figur tim seleksi calon komisioner KPU yang bersih dari afiliasi politik," tutur Mardani. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan panitia seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120/P Tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode tahun 2022-2027 yang ditandatangani 8 Oktober 2021.
"Di dalam keppres ini sudah dibentuk tim seleksi yang jumlahnya ada 11 orang," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/10/2021). Sebelas nama tersebut adalah Ketua Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. Wakil Ketua , yakni mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah. Kemudian Sekretaris dipegang oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar. Sementara itu, 8 nama lain adalah Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, akademisi Unair Airlangga Pribadi Kusman, akademisi UI Hamdi Muluk, Endang Sulastri, mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, aktivis anti korupsi Betti Alisjahbana, dan anggota Kompolnas Poengky Indarty. Tito mengatakan,
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim seleksi yang sudah dibentuk. Ia mengklaim tim yang dibentuk kali ini akan independen seperti tim seleksi sebelumnya. "Tim seleksi ini sama dengan 5 tahun sebelumnya, bekerja secara independen ," ujar Bahtiar.
Dijelaskan Bahtiar , tahapan yang akan dilaksanakan dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Pertama, mereka akan membuka masa pendaftaran. Pendaftaran akan diawali dengan pendaftaran berbasis administrasi. Kemudian ada seleksi tulis, seleksi kesehatan dan tes psikologi. Setelah lolos tes , pansel akan melakukan wawancara. Kemudian, pansel menetapkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang akan diserahkan kepada Presiden untuk dilanjutkan ke DPR dan diproses sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. "Kepada seluruh masyarakat dan seluruh kawan-kawan para penggiat pemilu, akademisi, kemudian siapapun warga negara sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, silahkan yang berkenan untuk menjadi calon komisioner, anggota KPU, calon anggota Bawaslu Republik Indonesia dibuka untuk publik," kata Bahtiar menambahkan. (B- 003) ***