BISNIS BANDUNG - Anggota DPR RI Fraksi PKS Hermanto menyebut bahwa pemerintah tidak yakin terhadap target yang akan dicapai pada 2022. Hal itu dikemukakan Hermanto menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam bentuk interval yaitu 5 sampai 5,5%.
“Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak yakin terhadap target yang akan dicapai pada 2022,” ungkap Hermanto menegaskan. Kondisi ini lanjut Hermanto , akan memberikan sinyal yang tidak baik bagi pelaku ekonomi, baik dunia usaha maupun investor karena mereka akan relatif sulit untuk merencanakan bisnis ketika target pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditetapkan dengan angka yang lebih presisi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) memandang RAPBN Tahun Anggaran 2022 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat terutama di masa pandemi Covid-19 ini. RAPBN 2022 harus berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.
Hal tersebut termaktub dalam pandangan Fraksi PKS terhadap Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Hermanto pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/8/2021).
Fraksi PKS juga melihat bahwa APBN 2022 merupakan APBN Prakondisi yang akan menentukan beban target pemerintah di tahun 2023 termasuk target defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, F-PKS memberi catatan khusus salah satunya terkait asumsi ekonomi makro.
Diapresiasi Menkeu
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pandangan DPR RI yang dianggap sangat konstruktif terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang cukup optimis. Hal itu disampaikan Menkeu ketika memberikan tanggapan atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPR RI terkait asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam Rapat Paripurna.
“Secara umum, dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2021, pemerintah masih meyakini bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih akan berada dalam kisaran 3,7-4,5 %,” ujar Sri Mulyani di hadapan para wakil rakyat di Sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). Sidang Paripurna ini digelar secara hybrid dengan prokes yang ketat.
Menurut Sri Mulyani , faktor utama keyakinan pemerintah pada proyeksi tersebut yakni terkait arah pemulihan ekonomi yang sudah semakin kuat yang tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 sebesar 7,07%. Pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prediksi Kementerian Keuangan dan membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan ekonomi telah berjalan di koridor yang tepat.
“Capaian tersebut menunjukkan konsistensi perbaikan kinerja ekonomi sejak mencatat kontraksi terdalam pada triwulan II-2020 yang mencapai minus 5,32 %. Arah pemulihan didukung oleh realisasi berbagai indikator utama perekonomian yang terus meningkat,” ungkap Menkeu.
Dijelaskan Sri Mulyani , dalam proyeksi tahun 2022 kisaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022 juga sejalan dengan proyeksi lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia tahun 2022, yakni dalam rentang 4,9 - 5,2%n. “Hal itu menunjukkan bahwa pelaku ekonomi baik dunia usaha maupun investor telah mengantisipasi interval target pertumbuhan,” ucap Sri Mulyani menambahkan. (B-003) ***