BISNIS BANDUNG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan, transparansi data Covid 19 merupakan pondasi agar pemerintah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk bersabar dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi. Sebab itu Puan meminta seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bersikap jujur dan transparan dalam mengungkap data penanganan Covid-19.
“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan agar dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata Puan dalam keterangan tertulis, baru-baru ini .
Ditegaskan Politikus PDI Perjuangan itu , dirinya meminta kepala daerah tidak menutup-nutupi kasus Covid-19 di wilayahnya demi mendapatkan status zonasi Covid-19 yang lebih baik.
Dikemukakan Puan, apabila data yang disodorkan pemerintah merupakan statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan pada pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat.
"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," ujar Puan.
Dikemukakan , memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 harus menjadi kesadaran dan kebutuhan seluruh jajaran pemerintah. Sebab, selain untuk memetakan persebaran wabah, tes Covid-19 merupakan kunci untuk melihat efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19. "Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," tutur Puan. Seperti diberitakan, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah tes Covid-19 yang terdata pemerintah. Kasus mulai turun dan tak lagi melewati 50.000 pada Minggu (18/7/2021). Bahkan beberapa hari belakangan kurang dari 35.000 seiring dengan anjloknya testing. Namun sejumlah pihak menilai, data dan fakta itu menunjukkan sangat prematur jika menyatakan bahwa pandemi sudah terkendali. Sisi lain , pemerintah tengah mewacanakan pelonggaran aktivitas ekonomi pada 26 Juli 2021 apabila tren penularan Covid-19 menurun.
(B-003) ***