BISNIS BANDUNG - KPK merekomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjalankan Program Kartu Prakerja, bukan oleh Manajemen Pelaksana Program yang merupakan unit khusus yang dibentuk pemerintah.
KPK merekomendasikan kepada pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan program kartu prakerja tahap 4 sampai ada perbaikan.
Program kartu prakerja menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Meski tidak memperinci adanya dugaan korupsi di program ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini. Salah satu masalah di program kartu prakerja menurut KPK adalah, keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Temuan KPK ini menunjukkan, lima dari delapan perusahaan penyedia platform prakerja tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu. Sebab itu KPK merekomendasikan kepada pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan program kartu prakerja tahap 4 sampai ada perbaikan.
Menanggapi rekomendasi KPK tersebut, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan atas evaluasi dan perbaikan tata kelola program tersebut.
Evaluasi program kartu prakerja melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung.
Perbaikan kemungkinan juga termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dan, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
“(Evaluasi dan perbaikan) bersama lembaga pengawas pemerintah dan penegak hukum,” kata Panji , kemarin.
Untuk itu, lanjut Panji , pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang 4 akan dilakukan setelah proses evaluasi dan perbaikan tata kelola rampung. Namun Panji , tidak memastikan, kapan evaluasi dan perbaikan selesainya.
Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono menyebut, akan ada perbaikan pengelolaan Program Kartu Prakerja. Harapannya, dengan perbaikan ini bisa semakin meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing para peserta.
Bambang enggan mengomentari rekomendasi KPK yang meminta Kemnaker menjadi lembaga pelaksana Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja awalnya didesain Kemnaker sebagai salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Program prakerja ini sejak mula menyasar para calon pekerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan anggaran Rp 10 triliun pada tahun ini.
Namun, atas arahan Presiden, program tersebut dialihkan pelaksanaannya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengurangi dampak Covid-19. Program Kartu Prakerja lalu membidik korban PHK dan anggarannya meningkat jadi Rp 20 triliun.
Salah sasaran
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menyebut, pelaksanaan Program Kartu Prakerja kurang efektif. Sebab, yang dibutuhkan pekerja terdampak Covid-19 ialah bantuan tunai untuk bertahan hidup.