BISNIS BANDUNG- Pergantian Kepala Dinas Pendidikan Jabar dari Dewi Sartika kepada Dedi Supandi menuai sorotan tajam. Di antaranya Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermaman, mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Ridwan Kamil tersebut.
Diketahui, Kepala Disdik Jabar anyar (baru) Dedi Supandi semula menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggantikan pejabat lama Dewi Sartika yang menduduki posisi sebagai Asisten Sekprov Jabar Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial.
Tak pelak lagi, pelantikan orang nomor satu di Disdik Jabar pada Jum’at (12/6/2020) menyita perhatian karena dalam momen penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/SMKN dan sederajat yang kerap memunculkan riak-riak saban tahunnya.
"Kami selaku insan pendidikan, pegiat pendidikan, itu harus menelan kekecewaan tiga kali berturut-turut terkait pejabat Kadisdik Jabar," kata Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan, Senin (15/6/2020). Bentuk kekecewaan FAGI, kata Iwan, tiga sosok yang ditunjuk atau menjabat sebagai Kadisdik Jabar bukan berasal dari lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK). "Sebelumnya Gubernur Jabar menunjuk Ahmad Hadadi, lalu digantikan dengan Dewi Satrika, dan sekarang Dedi Supandi. Jadi Ketiganya bukan dari LPTK dan lama menjabatnya tidak cukup panjang," kata dia. Oleh karena itu, program Kadisdik Jabar sebelumnya belum selesai sudah diganti dengan program baru karena pejabatnya baru.
Dia memberi contoh, saat Ahmad Hadadi menjabat Kadisdik Jabar, yang bersangkutan membuat program SMA Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMK dan program ini tidak jelas kelanjutannya di masa kadisdik penggantinya. Iwan menilai Gubernur Jabar tidak serius dalam mengurus pendidikan. Lain halnya dengan dinas kesehatan yang selalu dari berlatar pendidikan dokter. Saat ini baik kadisdik maupun sekretaris dinas dari IPDN, sementara ada beberapa pejabat yang berkualifikasi LPTK malah ditempatkan di SKPD lain. "Kalau pendidikan di Jawa Barat ingin bagus dan juara serahkan dong pada ahlinya. Karena kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya, begitu dalam ajaran Syariat Islam," kata Iwan. Menurut dia, jabatan kepala dinas seharusnya menjadi jabatan karier dan melalui revisi Peraturan Pemerintahan tentang Guru, Kemendikbud berupaya untuk memperbaiki sistem perekrutan, dari mulai jabatan kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan harus benar-benar berdasarkan kemampuan karier sebagai guru dan rencananya, kata Iwan, FAGI dan para insan pendidikan Jabar akan lakukan protes terbuka kepada Gubernur Jabar.(B-002)***