ANIES Rasyid Bawesdan – Sandiaga Uno, Senin kemarin dilantik Presiden RI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Gubernur yang diplih melalui proses pemilihan yang luar biasa seru itu resmi menjadi pengelola pemerinahan Ibu Kota RI. Berbeda dengan gubernur daerah luar Jakarta, Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki berbagai keistimewaan. Segala tindak-tanduk dan langkah kerjanya menjadi pusat perhatian Presiden dan para menteri. Keduanya juga tidak lepas dari perhatian rakyat Indonesia, bukan hanya warga Jakarta. Gubernur/Wakil Gubernur DKI juga harus bertindak sebagai tuan rumah bagi semua tamu negara yang datang ke Jakarta. Dalam kapasitas itu, kedudukan Gubernur/Wakil Gubernur DKI sejajar dengan menteri.
Anies dan Sandi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang sangat ditunggu-tunggu rakyat, khususnya warga DKI Jakarta. Rakyat ingin segera menyaksikan dan sekali gus merasakan komitmen dan kerja keras pasangan itu. Warga Jakarta menaruh harapan besar, Anies-Sandi dapat menyelesaikan tiga masalah besar yang dihadapi DKI yakni, membebaskan Jakarta dari sergapan banjir, mengurai kemacetan lalu lintas yang makin hari makin masif, dan kepadatan penduduk yang jauh melampaui daya dukung lahan Jakarta. Ke dalam kepadatan penduduk itu termasuk masalah perumahan kumuh, sampah, dan gepeng.
Masalah pelik di luar tiga besar itu ialah pro-kontra reklamasi pantai Jakarta Utara. Pada masa kampanye, Anies-Sandi berjanji kepada masyarakat, reklamasi harus dihentikan karena dapat menyengsarakan rakyat, khususnya para nelayan di Teluk Jakarta dan Pulau Seribu. Namun setelah terjadi moratorium reklamasi, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Kemaritiman, mencabut moratorium itu, hanya beberapa hari sebelum Anies-Sandi dilantik. Pencabutan moratorium yang berarti reklamasi dilanjutkan, merupakan kebijakan pusat, bukan tanggung jawab gubernur. Namun rakyat justru membebankan tanggung jawab masalah itu di atas pundak gubernur baru.
Ada tiga program pokok yang akan diselesaikan Anie-Sandi pada 100 hari pertama pemerintahannya. Tiga masalah pokok itu ialah Rekonsiliasi berbagai golongan warga DKI Jakarta, Langkah awal program kerja prioritas, dan Konsolidasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tampak dari rencana kerja 100 hari itu, Anies – Sandi masih harus menyusun langkah awal yang lebih normatif. Belum ada terobosan baru yang langsung mengarah pada tiga masalah besar yakni banjir, kemacetan, dan kepadatan penduduk. Dalam 100 hari kerjanya juga belum termasuk masalah reklamasi Teluk Jakarta.
Langkah Anies-Sandi selanjutnya diharapkan adanya pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan wilayah provinsi Jawa Barat dan Banten. Bagaimana pun, dua provinsi itu terletak sangat rapat dengan wilayah DKI Jakata,. Pembangunan DKI Jakarta tidak dapat lepas dari keterkaitan dengan dua provinsi itu. Pembangunan Jakarta pasti berdampak terhadap kedua wilayah provinsi tersebut. Sebaliknya, pembangunan di Jabar dan Banten, khususnya yang langsung berbatasan dengan Jakarta, pasti memiliki dampak langsung terhadap Jakarta. Karena itu Gubernur DKI Jakarta tidak mungkin berjalan tanpa melibatkan kedua provinsi bertetangga dekat itu.
Diharapkan Anies-Sandi melakukan silaturahmi lebih intens dengan Gubernur Jabar dan Gubernur Banten. Tiga gubrnur bertetangga itu harus membuat Poros Jabar-Jakarta-Banten. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tiga provinsi itu patut dibicarakan pada forum Poros Jajaban tersebut. Masalah konektivitas infrastruktur jalan, aliran sungai, mobilitas penduduk, sampah, dan permukiman, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Mengapa Gubernur/Wakil Gubernur DKI yang baru tidak memasukkan program silaturahmi Poros Jajaban itu sebagai prioritas garapannya? Mungkin kita harus bersabar menunggu langkah Anies-Sandi selanjutnya. (Furkon)***