HANYA selang dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Jawa Barat ditetapkan sebagai sebuah provinsi di Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Barat dilakukan setiap tanggal 19 Agustus. HUT ke 72 diselenggarakan dalam Apel Besar Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh Jawa Barat di Lapang Gasibu Bandung.
Pada apel itu Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, membeberkan berbagai garapan Pemprov selama ini. Jabar pada usia 72 tahun ternyata merupakan provinsi termaju. ”Jabar Kahiji” bukan hanya slogan tetapi benar-benar nomor satu dalam berbagai bidang. Diakui pihak luar, khususnya pemerintah pusat, Jabar sarat prestasi. Rarusan penghargaan bergengsi diterima Pemprov Jabar dan Gubernur Ahmad Heryawan. Prestasi paling menonjol yang patut mendapat apresiasi dan contoh bagi semua provinsi di Indonesia ialah perolehan nilai pengelolaan keuangan wajar tanpa catatan (WTP) enam tahun berturut-turut.
Penilaian itu menandakan, penyelenggaraan pemerintahan, khusunya dalam bidang pengelolaan keuangan (APBN/APBD) Pemprov, sangat baik. Baik penggunaan maupun pelaporannya, sesuai dengan sistem pelaporan berdasarkan undang-undang. WTP biasanya secara otomatis menjadi penanda, Pemprov Jabar layak mendapat predikat pemerintahan yang bersih(clean governer). WTP mendorong gubernur dan jajaran SKPD memiliki kepercayaan diri yang kuat. Aparatur Pemprov Jabar bekerja keras tanpa ganjalan, jujur, dan dinamis. Mudah-mudahan saja penilaian seperti itu bukan hanya kado bagi peringatan HUT ke 72 Jabar. Semua warga Jabar berharap, semua aparatur Pemprov Jabar benar-benar terbebas dari niat korupsi.
Prestasi dan kejujuran jajaran Pemrov Jabar itu hingga hari ini, belum benar-benar ditularkan kepada aparatur pemeribntahan kota dan kabupaten di seluruh Jabar. Sungguh menyedihkan, mendengar kabar adanya pejabat puncak pemkot/pemkab yang tersandung kasus penyelewengan. Gubernur Aher sudah tidak punya waktu panjang menularkan prestasi dan kejujuran itu kepada semua SKPD. Peringatan HUT ke 72 Jabar merupakan masa-masa akhir pemerintahan Aher. Tahun 2018 Gubernur Jabar sudah bukan Aher lagi.
Sayang, pengarahan dan pengawasan terhadap kinerja walikota/bupati dan jajarannya bukan tugas dan wewenang gubernur. Aher sudah melakukan pembinaan dengan memberi contoh. Keberhasilan Aher dan jajaran Pemprov Jabar, seyogianya diteladani semua aparatur daerah hingga tingkat kelurahan. Semua warga Jabar menyaksikan secara jelas, bagaimana Gubernur dan jajarannya berhasil dengan sangat baik dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON IX) 2016 lalu. Semua mimpinya sebagai ”kahiji” dalam penyelenggaraan, ”kahiji” dalam administrasi, dan ”kahiji” dalam prestasi, terpenuhi bahkan melampaui target. Itulah sistem pemerintahan hasil otonomi daerah yang belum benar-benar matang, pejabat di daerah merasa tidak punya kewajiban mematuhi segala anjuran gubernur.
Secara keseluruhan, pemerintahan Pemprov Jabar di bawah kendali Gubernur Ahmad Heryawan, tidak mengecewakan masyarakat Jabar. Semuanya patut mendapat apresiasi. Wajar apabila rakyat Jawa Barat berterima kasih kepada Kang Aher dan jajarannya yang berhasil membawa Jawa Barat ke peringkat paling bergengsi secara nasional bahkan internasional. Arus investasi yang masuk Jabar menandakan masyarakat internasional, khususnya kaum investor, menaruh kepercayaan sangat tinggi kepada gubernur dan jajaran serta masyarakat Jabar.
Benar, pada akhir masa jabatannjya, Gubernur Ahmad Heryawan masih menyisakan pekerjaan rumah. Masih ada beberapa garapan yang seharusnya selesai pada saat pemerintahannya. Pertanyaan mengapa, banyak proyek besar di Jabar yang didanai pemerintah pusat, selalu tidak selesai tepat waktu. Banyak yang seharusnya sudah selesai dikerjakan, seperti Tol Soroja, Tol Cisundawu, Tol Ciawi-Bogor-Cianjur, Tol Cileunyi Tasik-Banjar, Kereta Cepat Bandung-Jakarta, BIJB, Patimban, penanganan Sungai Citarum, dan sebagainya, masih terus tertunda-tunda. Bisa jadi, Pemprov Jabar, tidak memiliki ”orang” di pusat, baik di eksekutif maupun legislatif yang mau berjuang menyegerakan semua rencana pembangunan di Jabar. Koneksitas anara Jabar dan pusat, seolah-olah longgar. Akibatnya, proyek besar di Jabar hampir selalu tersalip pembangunan di tempat lain.
Mungkin Jabar perlu punya negosiator handal. Itulah salah satu PR bagi gubernur baru nanti. Bagaimana kalau semua warga Jabar mendorong, minimal dengan doa, agar Ahmad Heryawan, mendapat ridlo Allah SWT, menempati salah satu posisi strategis di pusat. Tentu saja dengan harapan, komitmennya ”nyaah ka Jawa Barat” tidak luntur ku usum teu laas ku kalungguhan.
Hatur nuhun Kang Aher! ***