bisnisbandung.com - Partai Demokrat menegaskan tidak merasa tersinggung atas tudingan yang mengaitkan partainya dengan isu polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Demokrat menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru perlu disikapi secara konstruktif agar tidak memperpanjang polarisasi politik di ruang publik.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menyampaikan bahwa partainya memiliki kepedulian yang sama agar polemik ijazah tersebut dapat segera diselesaikan secara tuntas.
Baca Juga: Bukan Karena Efisiensi, Menkeu Buka-Bukaan Alasan Pemotongan Anggaran Daerah
“Sama sekali tidak tersinggung karena kita sampaikan we are completely clean and clear,” ujarnya dilansir dari YouTube Kompas TV.
“Kita sama sekali tidak terlibat dalam hal itu. Nah, oleh karena itu kalau ada yang kemudian masih memiliki prasangka yang dialamatkan kepada Partai Demokrat, saya pastikan itu salah alamat,” imbuhnya.
Demokrat mendorong agar diskusi yang berlarut-larut dan berulang tidak terus berkembang karena dinilai tidak produktif bagi pendidikan politik masyarakat.
Demokrat berpandangan bahwa setiap dugaan pelanggaran seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang formal, bukan melalui opini publik atau viralitas di media sosial.
Penyelesaian melalui jalur hukum dinilai penting agar memberikan kepastian, sekaligus menjadi pembelajaran politik yang sehat bagi publik.
Baca Juga: Fenomena Tak Biasa! Siklon Tropis di Indonesia Tuai Perhatian Serius
Langkah Jokowi yang memilih membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dinilai sebagai upaya mengakhiri polemik dan mengonsolidasikan kembali energi politik nasional.
Khoirul Umam, ungkap Demokrat berharap proses ini dapat menjadi momentum untuk mengakhiri spekulasi serta mengarahkan kembali fokus politik pada agenda yang lebih strategis dan substantif.
Ia juga menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam polemik ijazah tersebut. Tuduhan yang diarahkan kepada partai berlambang bintang mercy itu dinilai salah sasaran dan hanya merupakan bagian dari spekulasi politik yang berkembang di ruang publik.
Baca Juga: BRIN Temukan Tiga Badai, Ancaman Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi Kembali