Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan pengelolaan reputasi fiskal daerah.
Ia menilai, secara umum pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan.
Jika sebelumnya saldo akhir tahun kerap berada di atas Rp100 triliun, kini jumlah tersebut mulai menurun, menandakan peningkatan efektivitas dalam penggunaan dana publik.
Dengan peningkatan kapasitas fiskal nasional yang terus naik dari APBN Rp3.600 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3.800 triliun pada tahun 2025.
Haekal menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi.***
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Arah Ideologi Dinilai Masih Kabur