Bisnisbandung.com - Aliansi Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat mendesak pemerintah agar segera membentuk tim investigasi independen.
Desakan ini muncul setelah menilai tuntutan rakyat 17+8 belum sepenuhnya dipenuhi, khususnya terkait penyelesaian kasus kekerasan aparat terhadap demonstran.
Virdian Aurellio, mantan Ketua BEM UNPAD sekaligus kreator gerakan #LawanButaPolitik, menyampaikan bahwa hingga hari tenggat 5 September 2025, para aktivis menilai pemerintah belum memberikan jawaban yang memadai.
Baca Juga: Inflasi Impor Mengintai, Ekonom UI Peringatkan Dampak Depresiasi Rupiah dari Kebijakan BI
Ia bersama mahasiswa dari BEM KMA UNPAD, BEM KM UGM, KMITB, serta sejumlah organisasi seperti Kasbi dan Salam 4 Jari, hadir di depan gedung DPR untuk menegaskan tuntutan mereka.
Menurut Virdian, fokus utama aliansi adalah perlindungan terhadap korban kekerasan, bukan isu makar yang selama ini menjadi perhatian aparat.
“Artinya kalau bicara tuntutan sudah dipenuhi apa belum, kami merasa tuntutan kami belum dipenuhi,” terangnya dilansir dari YouTube Kompas TV.
Baca Juga: BI Borong SBN Rp200 Triliun, LPEM UI Ingatkan Bahaya Fiscal Dominance
“Contoh yang paling krusial kami ingin dorong adalah tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat selama sepekan terakhir,” sambungnya.
Data yang disampaikan mencakup sepuluh korban meninggal, ribuan demonstran yang masih ditahan, delapan orang yang hilang, serta penangkapan aktivis seperti Direktur Lokataru, Delpedro. Kondisi tersebut dinilai sebagai bukti perlunya investigasi yang benar-benar independen.
Aliansi Sipil menegaskan bahwa investigasi yang dilakukan secara internal aparat berpotensi menimbulkan bias.
Baca Juga: Soal Tim Investigasi Independen, Qodari Tegaskan Substansi Proses Hukum Sudah Berjalan