Bisnisbandung.com - Ikrar Nusa Bhakti mengungkap sisi gelap politik Indonesia yakni mahalnya biaya menjadi politisi yang kerap memicu praktik korupsi.
Dalam youtubenya, Ikrar menyoroti perjalanan politik dari era Soeharto hingga reformasi serta bagaimana uang menjadi faktor dominan dalam perebutan kursi legislatif maupun eksekutif.
Menurut Ikrar era reformasi semestinya menjadi momentum untuk menghapus praktik KKN(korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menjamur di masa Orde Baru.
Baca Juga: 5 Sepatu Terbaik Selama Promo ASICS 2025
Namun kenyataannya praktik politik uang atau money politics masih merajalela.
Ia menyebut fenomena ini sebagai “politik kantong babi” atau pok-barel politics, di mana calon pejabat memberi uang kepada masyarakat agar mendapat dukungan.
Ikrar menjelaskan “Mulai dari DPR, DPD, kepala daerah, hingga presiden, semua butuh modal besar.”
“Modal ini bisa berasal dari bisnis pribadi, dukungan partai, atau bahkan dari kelompok-kelompok ekonomi yang kemudian mengikat calon pejabat dengan kepentingan tertentu,” ujar Ikrar.
Ia menekankan bahwa biaya politik yang mahal juga memunculkan relawan bayaran.
Baca Juga: Film Misteri Tukar Takdir Besutan Mouly Surya Angkat Tragedi Pesawat Jakarta Airways 79
Mereka mengharapkan imbalan berupa jabatan, posisi komisaris, atau keuntungan lain jika calon yang mereka dukung menang.
Fenomena ini menurut Ikrar menjadi salah satu penyebab pejabat terjerat kasus korupsi.
Ikrar mencontohkan beberapa kasus politisi yang memperoleh uang dari jabatan lalu menggunakan uang tersebut untuk mempertahankan posisi mereka atau menggerakkan relawan.
“Dari jabatan dapat uang, dari uang dapat jabatan, dan seterusnya. Kumulasi ini membuat sulit bagi politisi untuk benar-benar bekerja dari uang sendiri tanpa terikat kepentingan pihak lain,” jelasnya.
Baca Juga: Asri Welas akan Hidupkan Kembali Sosok Ikonik Nenek Gayung di Layar Lebar