Ia mendorong agar DPR segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
“Semua orang tahu PPATK punya fungsi penting cegah kejahatan keuangan. Tapi statement-nya jangan asal keluar harus dijelaskan konteksnya supaya publik tidak salah paham. Sama halnya dengan urusan tanah. Mau produktif? Setuju. Tapi jangan ancam ambil alih. Komunikasi publik harus dibenahi!” tegasnya.
Adi Prayitno mengakhiri dengan pesan agar semua kebijakan yang menyangkut kepentingan publik disampaikan secara hati-hati dan rasional agar tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan.
“Rakyat sudah cukup susah. Jangan malah ditakut-takuti dengan kebijakan-kebijakan yang bikin tambah panik,” tutup Adi Prayitno.***