bisnisbandung.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding gerakan tagar "Indonesia Gelap" didanai oleh pihak tertentu menuai respons kritis dari berbagai kalangan.
Salah satu yang menyoroti pernyataan tersebut adalah akademisi hukum Bivitri Susanti, yang dikenal sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera dan aktif dalam isu demokrasi serta kebebasan sipil.
Bivitri menilai bahwa tudingan terhadap gerakan "Indonesia Gelap" tidak berdasar dan cenderung menyederhanakan dinamika gerakan sosial di masyarakat.
Baca Juga: Politisi Gerindra Ungkap Dasar Tuduhan Presiden Prabowo Soal “Indonesia Gelap” Didanai Koruptor
Ia menyoroti bahwa dugaan pendanaan oleh pihak tertentu tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, di mana gerakan semacam itu kerap tumbuh secara organik dari kesadaran kolektif warga sipil terhadap situasi sosial dan politik yang mereka anggap bermasalah.
“Saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu menggambarkan cara berpikir dia. Jadi, cara berpikirnya memang sebagai seorang tentara tidak mungkin ada orang-orang yang berpikir secara rasional tanpa ada komando,” ungkapnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Dalam pandangannya, pernyataan Presiden tersebut mencerminkan pola pikir yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern.
Baca Juga: Mau Beli Jam Tangan Casio dengan Harga Murah? Manfaatkan Promo Jam Tangan di Blibli
“Jadi, sebenarnya kebebasan individu untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, kemudian bergerak dengan indikasi yang jelas, bersama-sama, itu mungkin tidak masuk di akalnya Pak Prabowo sebagai tentara, karena segala sesuatunya harus dikomandoi,” terusnya.
Ia mengkritisi cara pandang yang cenderung melihat semua gerakan sebagai hasil dari komando atau instruksi tertentu, bukan dari inisiatif individu atau komunitas yang bergerak secara independen.
Bivitri juga menekankan bahwa gerakan sosial merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Baca Juga: Sindir Penguasa Lewat Musik, Mahfud MD: Slank Gak Butuh Jabatan tapi Butuh Perubahan
Ia membandingkan fenomena serupa yang terjadi di berbagai negara demokratis lainnya, seperti demonstrasi di Amerika Serikat maupun gerakan solidaritas untuk Palestina, yang menunjukkan bahwa aspirasi publik bisa muncul tanpa intervensi dari aktor politik atau dana tersembunyi.
Lebih jauh, ia menilai pernyataan yang menyudutkan kelompok masyarakat kritis justru dapat merusak iklim demokrasi. Alih-alih membuka ruang dialog, pendekatan yang menyerang balik suara-suara berbeda dinilai berpotensi mempolarisasi masyarakat.