Bisnisbandung.com - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Sosiolog politik Ubedilah Badrun menilai bahwa pembangunan IKN tidak hanya bermasalah dari sisi teknis, tetapi juga dari pendekatan sosial, perencanaan, hingga eksekusi di lapangan.
Menurutnya, keraguan investor dan meningkatnya persoalan sosial mencerminkan bahwa proyek ini belum memiliki fondasi yang kuat.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mengenai klaim bahwa sebagian besar pembangunan fisik IKN telah rampung.
Baca Juga: Kriminolog Soroti Arti Simbolik Lakban dalam Kasus Diplomat Kemenlu
Faktanya, angka 95% progres pembangunan yang sering dikutip hanya mengacu pada wilayah inti sekitar 6.000 hektar dari total luas IKN yang mencapai sekitar 56.000 hektar.
“Itu dari sekitar hanya 6.000 hektar dari total luas IKN itu sekitar 56.000 hektar. Jadi kecil, 95% dari inti dari IKN itu, itu dari 6.000 hektar,” tegasnya dilansir dari youtube Offisal iNews.
Dengan kata lain, pembangunan yang dimaksud hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan area yang direncanakan.
Selain pembangunan fisik, aspek penting lainnya yang masih menjadi persoalan adalah perpindahan sumber daya manusia ke wilayah baru tersebut.
Baca Juga: Perang Narasi! Dedi Mulyadi Vs Eko Soal Nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih
Realisasi migrasi aparatur sipil negara (ASN) yang dijanjikan pemerintah disebut belum terlaksana dengan baik.
Beberapa momentum yang digadang-gadang sebagai penanda dimulainya aktivitas pemerintahan di IKN, seperti pelaksanaan upacara atau kunjungan kepala negara, dinilai hanya bersifat simbolis dan belum menunjukkan keberlanjutan.
Ubedilah juga menyoroti lemahnya narasi kebijakan yang menyertai proyek ini. Ia menilai bahwa berbagai pernyataan pemerintah mengenai pemindahan ibu kota tidak dibangun berdasarkan riset atau studi yang meyakinkan.
Baca Juga: Riza Chalid Resmi Tersangka! Kejagung Ungkap Permainan Harga dan Aset Pertamina