Padahal program tersebut telah diluncurkan lebih dahulu sebelum pembahasan bersama dimulai.
Ono juga menyoroti sumber anggaran senilai Rp6 miliar yang digunakan dalam program ini, mengingat hingga saat ini DPRD belum membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan program kerja gubernur.
Ia menilai langkah cepat tersebut tidak sejalan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Lebih jauh, ia mempertanyakan kriteria anak yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pelabelan perilaku tertentu seperti bermain game atau bercita-cita menjadi pembalap sebagai tindakan menyimpang bisa menimbulkan kebingungan.
Ia berpendapat bahwa anak-anak dengan minat dan bakat khusus seharusnya diarahkan ke jalur pembinaan yang sesuai, bukan dimasukkan ke dalam pendekatan militeristik secara umum.***
Baca Juga: Terungkap! Bukti Baru Soal Ijazah Jokowi, Ikrar Nusa Bhakti: Palsu atau Asli?