bisnisbandung.com - Langkah cepat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam meluncurkan program pembinaan khusus bagi siswa dengan perilaku menyimpang ke lingkungan barak militer mendapatkan sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Ia menilai pendekatan tersebut bersifat progresif bahkan revolusioner, namun perlu ditelaah secara mendalam dari sisi regulasi, kurikulum, dan anggaran.
Menurut Ono Surono, kebijakan ini membuka wacana baru dalam dunia pendidikan karena belum pernah ada aturan perundang-undangan yang secara eksplisit memasukkan pendekatan militer sebagai solusi bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, terutama tuna laras.
Baca Juga: Meme Prabowo-Jokowi dan Dampaknya, Analisis Adi Prayitno soal Kebebasan Ekspresi di Media Sosial
Tunalaras merupakan anak yang memiliki gagguan dalam emosi dan perilaku di lingkungan sosialnya. Dalam hal ini Ono menklaim anak nakal sebagai Tuna Laras.
“Itu saya baru tahu karena baca undang-undang. Tuna laras yang ibaratnya dia mempunyai kelemahan di emosi yang berkaitan dengan sosial,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube tvonenews, Rabu (14/5).
Ia menekankan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah memiliki mekanisme khusus dalam menangani anak dengan kebutuhan pendidikan luar biasa, baik melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun lembaga pendidikan lain yang sesuai standar.
Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Kelemahan Gibran dalam Dunia Politik, Punya Ambisi Tapi Kurang Kapasitas
“Maka sekolah khusus itu yang menjadi problem solving untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Di situ kurikulumnya jelas diatur, tenaga pendidiknya jelas, ada tenaga pendidik formal guru, ada yang nonformalnya, ada dokter, ada psikolog,” terangnya.
Ono menyoroti bahwa pendidikan khusus semestinya memiliki landasan hukum dan teknis yang jelas, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga dukungan profesional seperti psikolog dan dokter.
Dalam sistem yang sudah ada, peran aparat militer atau penegak hukum bisa dihadirkan jika memang relevan, namun bukan menjadi basis utama pendekatan pendidikan.
Yang menjadi perhatian utama DPRD adalah belum adanya kejelasan mengenai kurikulum dan alokasi anggaran program tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa bahkan pimpinan Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan belum mendapat paparan resmi.
Baca Juga: Dulu Baik Kini Berbeda, Mahfud MD Ceritakan Perubahan Jokowi di Tengah Isu Tiga Periode