Kontroversi ini juga membuka mata publik soal praktik yang sebenarnya sudah lama terjadi di berbagai kementerian.
Masuknya kader partai dalam struktur pemerintahan bukanlah hal baru.
"Jangan munafik hampir semua partai politik punya kecenderungan memasukkan kadernya ke kementerian. Ini bukan hanya soal PSI tapi masalah sistemik yang terjadi di hampir semua kementerian," tegas Adi Prayitnoi.
Menurutnya jika pemerintah serius ingin menerapkan meritokrasi maka harus ada kebijakan tegas yang melarang kader partai menduduki posisi di kementerian atau lembaga yang dibiayai APBN.
Baca Juga: Terungkap! Begini Isi LHKPN Ridwan Kamil yang Diperiksa KPK terkait Dana Iklan Bank BJB
Kasus ini menunjukkan betapa politik balas budi masih kental dalam birokrasi Indonesia.
Pengangkatan kader partai di kementerian seringkali tidak berdasarkan kompetensi melainkan kedekatan politik.
"Jika Indonesia ingin memiliki birokrasi yang profesional harus ada aturan tegas bahwa kader partai tidak boleh duduk dalam struktur kementerian atau lembaga. Jika tidak praktik nepotisme akan terus berulang," tutup Adi Prayitno.***