bisnisbandung.com - Jurnalis senior Hersubeno Arief memberikan pandangan kritis terhadap gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Gugatan ini muncul sebagai respons atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi yang terkait dengan skandal Harun Masiku.
Menurut Hersubeno, langkah ini menimbulkan sejumlah spekulasi, baik dari sisi hukum maupun politik.
Baca Juga: Ogah Masuk KIM, Megawati Sindir Juga Ada yang Mengincar Kursi Ketua Umum PDIP
Ia mencermati bahwa pengajuan gugatan praperadilan pada 10 Januari 2025, yang bertepatan dengan ulang tahun PDIP ke-52, tampak seperti upaya strategis untuk mengulur waktu.
Hasto sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK pada 6 Januari dan meminta penjadwalan ulang setelah perayaan ulang tahun partai.
Gugatan ini bisa menjadi langkah taktis agar Hasto tidak segera ditahan, setidaknya hingga sidang praperadilan dimulai pada 21 Januari.
Baca Juga: Tuduhan Bung Karno Lindungi PKI Dicabut, Megawati: Terima Kasih untuk Prabowo dan MPR
Hersubeno menggarisbawahi bahwa menunggu ulang tahun PDIP menjadi alasan Hasto untuk mengulur Waktu.
“Ini rupanya, selain alasannya cukup masuk akal karena ulang tahun, jadi kalau sampai Sekjen ditangkap, ini kan jadi enggak sedap dan persiapan acaranya bisa berantakan,” ungkapnya dilansir dari youtubr Hersubeno Point.
“Tapi, dia juga bisa sambil mengulur waktu dong ya? Dan pada saat itu ternyata dia mengajukan gugatan praperadilan,” sambungnya.
Anggapan yang berkembang di internal PDIP bahwa kasus ini berkaitan dengan pemecatan mantan Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari partai.
PDIP melihat momentum penetapan tersangka Hasto sebagai bentuk "dendam politik" yang dilancarkan melalui KPK.
Baca Juga: Kasus Hasto Dibahas di HUT PDI Perjuangan, Megawati Sebut KPK 'Kurang Kerjaan'