bisnisbandung - Polemik seputar kasus Harun Masiku kembali mencuat ke permukaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka.
Tak berhenti di situ, peluang pemanggilan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, oleh KPK juga menjadi sorotan, terutama karena dinilai sebagai langkah yang sarat dengan nuansa politisasi.
Pegiat media sosial, Alifurrahman, memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan kasus ini.
Menurutnya, akar persoalan sebenarnya adalah kasus sederhana yang melibatkan suap antara Harun Masiku dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga: Pengamat Tegaskan PDIP Perlu Ganti Sekjen: Supaya Hasto Fokus dengan Kasus Hukumnya
“Cuma, ini kemudian menjadi sangat rumit sekali, nampak terlalu jauh sekali politisasinya. Sebenarnya kasus yang melibatkan Harun Masiku dengan anggota komisioner KPU ini kan kasus yang sederhana sekali,” ucapnya dilansir dari youtube Seword TV.
Namun, eskalasi kasus ini hingga melibatkan nama besar seperti Hasto Kristiyanto dan Megawati dianggap telah melampaui batas kewajaran.
Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku untuk mempercepat proses penetapannya sebagai anggota DPR RI, menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.
Meski telah mengantongi fatwa Mahkamah Agung, Harun Masiku memilih jalur suap untuk melicinkan proses tersebut.
Alifurrahman menilai, praktik ini mencerminkan realitas birokrasi di Indonesia yang seringkali membutuhkan "pelicin" agar lebih cepat selesai.
Namun, ketika KPK mengaitkan tindakan Harun Masiku dengan Hasto Kristiyanto, bahkan membuka peluang pemanggilan Megawati, kasus ini dinilai menjadi terlalu jauh dan sarat kepentingan politik.
Alifurrahman mempertanyakan logika di balik tuduhan bahwa Hasto terlibat langsung dengan suap yang dilakukan Harun Masiku.
Baca Juga: Saut Situmorang: Kasus Hasto Hanya Berdasarkan Bukti Lama, Tidak Ada Temuan Baru