Bisnisbandung.com - Marwan Batubara menyuarakan harapan besar kepada Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM, untuk memberikan perhatian serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat terkait peristiwa KM50.
Ia menilai penyelesaian kasus ini penting untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas proses hukum.
Marwan Batubara menyoroti banyaknya kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut, mulai dari investigasi hingga proses peradilan.
Ia menyebut pengadilan terhadap sejumlah aparat hanya sebatas formalitas, tanpa menyentuh dalang utama di balik peristiwa tersebut.
Baca Juga: Dugaan Ambisi Jokowi di Pilkada DKI Jakarta, Rocky Gerung: Publik Harus Waspada
Dalam sudut pandanganya peristiwa KM50 melibatkan berbagai pihak, mulai dari institusi kepolisian hingga intelijen, yang menunjukkan adanya skenario terstruktur dalam peristiwa tersebut.
“Nah, kita berharap juga dengan Pigai sebagai, apa namanya, Menteri HAM, ya. Ini juga sesuatu yang akan coba diselesaikan sebagai hal yang masih pending, yang masih jauh dari tuntas,” ungkapnya dilansir dari youtube Refly Harun.
Ia juga mengkritik laporan Komnas HAM sebelumnya, yang menurutnya jauh dari kenyataan di lapangan dan terkesan berada di bawah tekanan penguasa.
Baca Juga: Sudirman Said Bongkar Kemarahan Jusuf Kalla, Kudeta Agung Laksono Jadi Sorotan!
Marwan Batubara menyebut temuan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menunjukkan indikasi pelanggaran HAM berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Namun, laporan resmi menyebut kasus ini sebagai pembunuhan di luar hukum (unlawful killing), sebuah istilah yang tidak dikenal dalam undang-undang tersebut.
“Dan kita menyebutnya itu sebagai pengadilan ecek-ecek atau dagelan saja. Karena sebetulnya kalau diurut peristiwa itu, kita bisa men-brief sebetulnya dari adanya pengintaian oleh aparat BIN di Megamendung,” lugasnya.
Baca Juga: Tampil Anti-Mainstream! 6 Model Pohon Natal Unik untuk Hias Rumah di Natal Ini