Bisnisbandung.com - Eep Hidayat mantan Bupati Subang sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Subang angkat bicara usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan mencopot Ummi Wahyuni.
Ummi Wahyuni dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPU Jawa Barat (Jabar).
Menurut Eep Hidayat keputusan ini menjadi bukti bahwa perjuangan panjangnya untuk keadilan tidak sia-sia.
Baca Juga: BRI Dukung Figur Inspiratif Lokal, Saiban Gerakkan UMKM Ponorogo Menuju Sukses
Dikutip dari instagramnya, Eep Hidayat menjelaskan "Keadilan akhirnya terungkap. Bukti-bukti yang kami sampaikan sangat kuat dan DKPP akhirnya merespons dengan baik."
Eep Hidayat menjelaskan kasus ini bermula dari dugaan manipulasi suara di sejumlah daerah termasuk Sumedang dan Majalengka.
Ia menuduh adanya pengalihan suara signifikan yang merugikan dirinya sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 9 Jawa Barat.
"Di Kabupaten Sumedang misalnya ada 5.859 suara saya yang tiba-tiba berubah menjadi hanya 1.844 saat pleno KPU Jawa Barat. Selisih suara sebesar 4.015 itu malah dialihkan ke kandidat lain," ungkapEep Hidayat.
Baca Juga: BRI Ungkap Strategi Jitu Menghadapi Perubahan Pasar dan Memimpin Transformasi Digital Perbankan
Hal serupa terjadi di Kabupaten Majalengka. Dari total 26 kecamatan Eep Hidayat menyebut 23 kecamatan mengalami perubahan suara saat rapat pleno KPU setempat.
Menurut Eep Hidayat persidangan DKPP mengungkap adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh Ummi Wahyuni.
Salah satu yang disoroti adalah perintah Ummi kepada stafnya untuk tidak menayangkan rapat pleno secara live streaming yang dinilai mencurigakan.
"Sidang DKPP kemarin sangat transparan. Dari bukti-bukti yang ada terlihat jelas bahwa proses penghitungan suara di KPU Jawa Barat tidak berjalan sesuai aturan," kata Eep Hidayat.
Meski telah berhasil membuktikan dugaan pelanggaran Eep Hidayat mengaku kecewa dengan keputusan internal partainya.
Baca Juga: BRI Unggul di Dimensi Data dan Kolaborasi, Borong Penghargaan di Digital Banking Awards 2024