nasional

Sri Mulyani Di Bawah Pemerintahan Prabowo, Eep Saefulloh: Pengelolaannya Tetap Sama dengan Masa Jokowi

Minggu, 1 Desember 2024 | 16:08 WIB
Sri Mulyani Kemenkeu era Jokowi (Tangkap layar youtube Metro TV)

bisnisbandung.com -  Eep Saefulloh Fatah memberikan pandangan kritis terhadap peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, dengan pendekatan mazhab ekonomi yang dianut Sri Mulyani, tantangan politik anggaran Indonesia membutuhkan pengelolaan yang lebih inovatif dan tidak biasa.

Salah satu langkah penting yang dilakukan Prabowo adalah menempatkan Menteri Keuangan langsung di bawah kendali presiden, berbeda dari sebelumnya yang berada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.

Baca Juga: Prabowo Pangkas Anggaran Makan Siang Bergizi, Rocky Gerung: Mengapa Kualitas Makan Siang Anak Dikorbankan?

“Ada beberapa hal yang tampaknya dirancang oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah memindahkan posisi Menteri Keuangan dari sebelumnya di bawah Menteri Koordinator Perekonomian menjadi langsung di bawah presiden,” bebernya dilansir dari youtube keep talking.

Sri Mulyani dikenal dengan pendekatan teknokratis yang ketat dalam  pengelolaan anggaran.

“Rupanya, Prabowo tahu persis bahwa salah satu kemahiran Sri Mulyani adalah mengelola secara ketat dan amat sangat hati-hati dengan prinsip-prinsip teknokratis yang terjaga dalam pengelolaan keuangan negara,” lanjutnya.  

Namun, Eep menyoroti risiko dari orientasi kebijakan yang terlalu berfokus pada efisiensi dan keterlibatan dalam sistem ekonomi global.

Baca Juga: Anies Baswedan Buka Suara Perihal Partai Perubahan, Tegaskan Tidak Pernah Menyetujui

 Pendekatan ini, yang sering dikaitkan dengan neoliberalisme, cenderung mengorbankan kesejahteraan domestik demi mendatangkan investasi dan dana asing.

Eep juga menyoroti bahwa kebijakan semacam ini dapat menghasilkan ketidakseimbangan antara kontribusi rakyat, seperti pajak yang semakin memberatkan, dan manfaat yang mereka terima.

 Ketika politik anggaran menjadi panglima, prioritas sering kali bergeser dari kepentingan rakyat menuju keberlanjutan teknokrasi dan pemerintahan.

Dengan mazhab ekonomi yang dianut Sri Mulyani, Eep mengingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat jika kebijakan hanya berfokus pada mendatangkan dana melalui skema pemerintah, bisnis, dan investasi asing.

Baca Juga: Anies Baswedan Merasa Bertanggung Jawab Tom Lembong Jadi Korban: Saya Punya Beban Moral

Halaman:

Tags

Terkini