Bisnisbandung.com - Pengamat politik Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti dalam podcast terbarunya mengupas isu panas terkait keterlibatan aparat dalam kontestasi politik daerah.
Dalam pembahasannya ia menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika ini.
Ikrar Nusa Bakti menegaskan pentingnya Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk memastikan netralitas aparat.
Baca Juga: BRI Berbagi Strategi Mengelola Keuangan Bagi Generasi Muda
"Presiden harus menunjukkan kekuatan seorang pemimpin, bukan hanya kepada TNI tetapi juga Polri dan aparat hukum lainnya," ujar Ikrar Nusa Bakti.
Ikrar Nusa Bakti menekankan bahwa setiap tindakan intimidasi yang dilakukan aparat mulai dari tingkat daerah hingga Babinkamtibmas harus dihentikan.
Jika terbukti ada pelanggaran perlu ada langkah tegas termasuk pergantian pejabat terkait.
Menurut Ikrar Nusa Bakti tindakan seperti ini mencederai demokrasi.
Ia menyebutkan contoh kasus di Jawa Tengah dan Sumatera Utara di mana kepala desa diduga ditekan untuk mendukung pihak tertentu.
"Kalau rakyat ditekan seperti ini pilihan mereka bukan lagi atas dasar kehendak bebas tetapi karena paksaan," tegasnya.
Ikrar Nusa Bakti juga menyoroti persaingan politik di Jawa Tengah yang menjadi medan pertarungan strategis antara PDIP dan kubu Presiden Jokowi.
"Jawa Tengah adalah kandang banteng, tetapi kini mulai terguncang. Masyarakat tetap kuat memegang pilihan meskipun ada tekanan," ungkap Ikrar Nusa Bakti.
Ia menambahkan meskipun ada upaya seperti pemberian bansos pilihan rakyat tidak mudah berubah kecuali ada tekanan besar.
Baca Juga: Trailer Film ‘Mary’ dari Netflix: Kisah Kelahiran Yesus dari Perspektif Maria yang Menuai Kritik