Bisnisbandung.com - Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menuai sorotan Prof Sulfikar Amir.
Kali ini Sosiolog Prof Sulfikar Amir membeberkan indikasi potensi mega korupsi dalam proyek IKN yang ia nilai bisa lebih besar dari kasus korupsi Hambalang.
Sulfikar Amirmempertanyakan aspek-aspek penting dari proyek ambisius tersebut.
Baca Juga: Beberapa Penyebab ADHD Pada Dewasa
Sulfikar Amir menyoroti bahwa proses perencanaan IKN dianggap tidak demokratis dan mengabaikan partisipasi masyarakat lokal.
"Masyarakat tidak pernah ditanya apakah mereka mendukung atau setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan," ujar Sulfikar Amir yang dikutip dari youtube Bambang Widjojanto.
Menurutnya sebuah kota yang layak huni harus dibangun atas dasar keinginan dan partisipasi warga.
Dalam pandangan Prof Sulfikar Amir proyek IKN ini merupakan puncak dari ambisi Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan fisik berupa sebuah kota baru.
Baca Juga: Aneka Ide Konten Untuk Meningkatkan Engagement
Namun ia menyebut bahwa proyek ini justru berpotensi menjadi "antiklimaks" dari kepemimpinan Jokowi.
Proyek yang awalnya diharapkan menjadi penutup manis dari 10 tahun masa jabatannya kini dihadapkan pada masalah serius.
Sulfikar Amir juga mengkritik bahwa Jokowi memaksakan pembangunan IKN tanpa memperhitungkan kapasitas pemerintah dan sumber daya finansial yang besar.
"Membangun kota itu bukan hanya soal uang tetapi juga kapasitas pemerintah dalam mengelola proyek besar," tambahnya.
Lebih lanjut Sulfikar Amir mengungkap tiga cacat demokratis dalam proyek IKN.
Baca Juga: Memilih Model Bisnis Yang Tepat Untuk Kesuksesan Bisnis Anda