Bisnisbandung.com - Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti gejolak yang tengah mengguncang pemerintahan Presiden Jokowi, terutama terkait ancaman hukum dan demonstrasi besar-besaran yang menyasar dinasti politiknya.
Menurut Faizal Assegaf, keluarnya Jokowi dari istana diprediksi akan memicu tekanan hukum yang lebih kuat terhadapnya, seiring dengan meningkatnya protes publik yang semakin kritis terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinannya.
“Pada kasus beberapa hari lalu, demo serentak mahasiswa di seluruh Indonesia juga menimbulkan kecemasan luar biasa, memberi gambaran bahwa kelompok ini tidak terprediksi oleh relawan, jauh dari radar antisipasi relawan Jokowi,” ujarnya.
Baca Juga: Qodari Ungkap Fakta di Balik Jet Pribadi Kaesang dan Usaha Memecah Belah Prabowo-Jokowi
“Mereka bisa muncul tiba-tiba ke permukaan dalam satu gerakan yang fokus pada satu isu: menggoyang dinasti Jokowi, mengecam Jokowi, serta mengadili Jokowi dan keluarganya,” sambungnya dilansir dari Indonesia Lawyers Club.
Kritik keras juga muncul terkait peran Jokowi dalam dinamika politik nasional, termasuk langkah-langkah yang dinilai lebih berfokus pada kepentingan pribadi dan keluarga, seperti upayanya mendukung karier politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang mengabaikan aspirasi rakyat serta membuka ruang bagi dinasti politik untuk tetap bertahan di lingkar kekuasaan.
Baca Juga: Prabowo Hanya Boneka? Said Didu Ungkap Skenario Mulyono Kuasai Partai dan Kritik Proyek PIK 2
Demonstrasi mahasiswa yang terjadi secara serentak di berbagai daerah juga menambah tekanan terhadap pemerintahan Jokowi.
Aksi ini dinilai sebagai bentuk protes kuat yang mengecam kepemimpinan Jokowi, serta menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang terus dikejar meskipun kondisi ekonomi rakyat tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Faizal Assegaf juga menyoroti hubungan antara Jokowi dan Prabowo, yang dinilainya sebagai bentuk politik balas budi.
Menurutnya, Jokowi terlalu sibuk memastikan bahwa di masa pemerintahan Prabowo, ada upaya untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman hukum yang mungkin muncul setelah dia meninggalkan jabatannya.
Baca Juga: Rocky Gerung Pertanyakan Pencabutan TAP MPRS G30S/PKI, Sinyal Jokowi untuk Bu Mega?