Bisnisbandung.com - Rocky Gerung, seorang pengamat politik yang vokal, menilai bahwa demonstrasi mahasiswa yang merebak di seluruh Indonesia terus mendapatkan momentum, dengan tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan semakin lantang disuarakan.
Aksi protes ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak rasional, tetapi juga mengarah pada desakan untuk melakukan perubahan besar di ranah politik Indonesia.
“Yang utama tentu adalah masalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipraktikkan, sehingga mengakibatkan Golkar terpental dan Mahkamah Konstitusi menjadi alat kekuasaan,” ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Pukulan Telak untuk Jokowi Jika PDIP Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta
Rocky Gerung menilai bahwa aksi-aksi protes ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk menekan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera memeriksa berbagai kasus yang melibatkan Jokowi.
Ia mengungkapkan bahwa banyak kebijakan Jokowi yang didorong oleh ambisi pribadi, yang kemudian berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.
“Semua daftar masalah ini bisa kita jelaskan. Mungkin, kalau soal kebijakan, itu sulit dinyatakan sebagai pelanggaran, walaupun banyak kebijakan Pak Jokowi yang sebenarnya tidak rasional, tapi dipaksakan karena ambisi,” tegasnya.
Baca Juga: Surya Paloh: Jokowi Beri NasDem Pelajaran Politik Berharga, Ini Kunci Kesuksesannya
“Nah, di situ bisa dihubungkan bahwa ambisi Jokowi itu selalu terhubung dengan penyalahgunaan kekuasaan,” lanjutnya.
Menurutnya, tindakan Jokowi dalam memberantas korupsi sering kali tidak berdasarkan pada keadaan darurat hukum, tetapi lebih pada keadaan darurat politik.
“Upaya untuk menangkap koruptor sebenarnya juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak didasarkan pada semacam keadaan darurat hukum, melainkan sekadar pada keadaan darurat politik. Oleh karena itu, tukar tambah politik di balik kasus hukum itu tinggi sekali,” bebernya.
Rocky Gerung juga menyoroti bahwa sejarah Indonesia menunjukkan adanya pola pengulangan, di mana kekuasaan yang eksesif selalu dihadapkan pada upaya untuk menghalanginya, baik melalui demonstrasi maupun proses hukum seperti impeachment.
Seiring mendekatnya tanggal 20 Oktober, aksi-aksi protes diprediksi akan terus berlangsung, dengan desakan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan kontroversialnya.
Baca Juga: Internal PDIP Masih Pro Kontra dengan Pengusungan Anies Baswedan, Sebagian Ingin Ahok