Bisnisbandung.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto permintaan maaf tersebut harus diiringi dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan selama masa pemerintahan mereka.
Hasto menegaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang presiden harus dipertanggungjawabkan secara penuh kepada rakyat.
Baca Juga: Rahasia 4 Trik Membangun Personal Branding Untuk Konten Kreator Zaman Now
Dikutip dari youtube kompas, Hasto mengatakan "Kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat."
"Kami selama ini getol menolak berbagai kritik namun terbukti kini kami ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya," ujar Hasto.
Hasto juga menambahkan bahwa baik Jokowi maupun Ma'ruf Amin menyadari betul bahwa sebagai manusia, mereka tidak mungkin dapat memenuhi semua harapan masyarakat atau menyenangkan semua pihak.
Hasto menjelaskan "Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak."
"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak," jelasnya.
Baca Juga: Ingin Healing Di Solo? Ini Dia Sejumlah Lokasi Wisata Pilihan Bagi Anda
Selain itu Hasto menyoroti masalah data-data yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah.
Ia menegaskan bahwa data tersebut ternyata manipulatif dan menyebabkan kebutuhan impor yang besar, seperti impor 6 juta ton beras.
"Data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Tahun ini kita harus impor 6 juta ton beras. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat," tegas Hasto.
Sekjen PDIP itu juga menyatakan bahwa fokus utama haruslah pada pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diambil, bukan hanya pada permintaan maaf semata.
Baca Juga: GC dan Guess Watch Gelar Peluncuran Koleksi Terbaru di Bandung Bekerja Sama Dengan Gudang Jam