Bisnisbandung.com -Deddy Sitorus, politisi PDI-P, menolak anggapan bahwa ada perseteruan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hubungan antara keduanya tidak dapat digambarkan sebagai konflik pribadi, melainkan sebagai perbedaan dalam pendekatan politik dan filosofi penyelenggaraan kekuasaan.
“Kalau saya sih enggak setuju judulnya, ya, ‘Perseteruan Megawati vs Jokowi Makin Runcing.’ Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi,” kritiknya di youtube Indonesia Lawyers Club.
Baca Juga: Jangan Ada yang Ganggu! Airlangga Hartarto: KIM Tetap Solid
Politisi PDI-P tersebut menegaskan bahwa ketika Jokowi mengambil jalur yang berbeda dari pilihan politik PDI Perjuangan, tidak ada tindakan atau gerakan politik dari partai yang dapat dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi.
Menurutnya, yang terjadi adalah perbedaan pandangan dalam hal-hal mendasar seperti cara kekuasaan dijalankan di negara hukum ini.
“Karena bagi kita, ketika Pak Jokowi mengambil jalan yang berbeda dengan pilihan partai PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai,” jelasnya.
“Kita sudah cut ya, tidak ada dari sisi PDI Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi,” sambungnya.
Dia mengkritik bagaimana lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dianggap telah disalahgunakan, serta penggunaan aparat penegak hukum untuk tujuan politik.
Deddy Sitorus juga mencatat bahwa eksekutif saat ini mencoba menjadi penentu skenario politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah.
Dengan menyoroti bahwa isu utama bukanlah hubungan pribadi antara Megawati dan Jokowi, melainkan masalah yang lebih besar tentang bagaimana kekuasaan dijalankan di negara ini.
Dia menyebutkan kekhawatiran tentang integritas proyek-proyek pembangunan yang diusung sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurutnya bisa lebih merugikan rakyat daripada membawa manfaat.
Baca Juga: Deddy Sitorus Sebut 18 Kader PDIP Jadi Target Operasi Hukum, Ada Motif Politik?