Bisnisbandung.com - Dalam menghadapi Pilkada Jakarta 2024, PDI Perjuangan berada di bawah tekanan besar, terutama terkait dengan kemampuan mereka untuk mengajukan calon gubernur.
Menurut Hendri Satrio, partai berlambang banteng ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan politik eksternal, tetapi juga ancaman terhadap harga diri dan citra mereka di mata publik.
Sebagai partai dengan ideologi kuat yang berakar pada ajaran Bung Karno, PDI Perjuangan dikenal sebagai salah satu partai terbesar dan paling ideologis di Indonesia.
Megawati Soekarnoputri, sebagai ketua umum, telah berhasil membesarkan partai ini dengan kokoh.
Baca Juga: Megawati Ancam akan Datangi Kapolri, Tjipta Lesmana: Makin Ketakutan Hasto Kena Serempet
Namun, situasi politik yang semakin kompleks dan persaingan yang ketat membuat posisi PDI Perjuangan menjadi rawan.
“Bagaimana kira-kira cara menghentikan PDI Perjuangan di Pilkada 2024? Menurut saya adalah salah satunya pertanyaan besarnya kan apakah PDI Perjuangan akan bisa mendorong calon sendiri di Pilkada Jakarta,” ungkap Hendri Satrio dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.
Tantangan terbesar yang dihadapi PDI Perjuangan saat ini adalah kemungkinan tidak dapat mengajukan calon gubernur sendiri di Pilkada Jakarta.
Baca Juga: Mimpi Buruk PDIP di Ujung Kekuasaan Jokowi, Deddy Sitorus Ungkap 'Republic of Fear'
Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memperoleh tujuh kursi tambahan di DPRD agar bisa mengusung calon tanpa koalisi.
“Kenapa itu? Karena semua partai politiknya diajak bersama (KIM) yang akhirnya PDI Perjuangan tidak punya teman kerja sama, tidak punya teman koalisi yang akhirnya gagal,” lugasnya.
Jika PDI Perjuangan gagal menemukan mitra koalisi, mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta, yang dapat berdampak buruk pada citra dan posisi politik mereka.
“Pasti imbasnya sangat besar, bukan hanya tentang partai, tapi juga tentang harga diri partai politik itu dan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap partai politik itu,” beber Hendri Satrio.
Baca Juga: Deddy Sitorus Sebut 18 Kader PDIP Jadi Target Operasi Hukum, Ada Motif Politik?