Bisnisbandung.com - Di tengah situasi politik yang semakin memanas di ujung kekuasaan Jokowi, politisi PDIP Deddy Sitorus menyampaikan kekhawatirannya terhadap keadaan Indonesia saat ini.
Dalam pernyataan yang dilansir dari kanal YouTube Indonesia Lawyer Club, Deddy menggambarkan Indonesia sebagai 'Republic of Fear' atau Republik Ketakutan, mencerminkan atmosfer ketakutan yang dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para elit politik.
Kader- kader PDIP terus-menerus menjadi sasaran operasi hukum, bahkan rumah mereka sampai digeledah paksa oleh KPK, hal ini memunculkan dugaan adanya politisasi.
Baca Juga: Jangan Ada yang Ganggu! Airlangga Hartarto: KIM Tetap Solid
Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa situasi saat ini membuat banyak orang takut untuk berbicara, termasuk para pemimpin partai politik dan elit negeri.
"Jangankan rakyat biasa, pimpinan-pimpinan partai politik, elit-elit di negeri ini semuanya bungkam ketika harus berhadapan dengan kekuasaan," ujarnya. Menurutnya, fenomena ini adalah refleksi dari ketakutan publik yang semakin merajalela.
Deddy Sitorus juga menyatakan harapannya agar situasi ini berakhir pada Oktober mendatang.
"Saya kira, saya tidak tahu, mudah-mudahan mimpi buruk ini berakhir pada Oktober. Tapi kita tidak tahu apakah akan di ekstafetkan juga, kita gak tahu," katanya.
Baca Juga: Jokowi Siap Tandatangani UU MD3, Rocky Gerung: PDIP Mau Dihabisi?
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan berlanjutnya kondisi politik yang menekan di masa depan.
Lebih lanjut, Politisi PDIP tersebut mengkritisi campur tangan kekuasaan dalam menentukan pemimpin daerah.
Ia menyebut bahwa ada kekuasaan tertentu yang ingin menentukan siapa yang menjadi gubernur di berbagai daerah strategis seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Situasi ini, menurutnya, masih belum jelas dan membuat banyak pihak merasa tidak nyaman.
Baca Juga: Megawati Ensiklopedi Berjalan, Rocky Gerung: Dia Tahu Siapa Penjahatnya!
Dalam penutup pernyataannya, Deddy Sitorus mengungkapkan kekhawatirannya jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya protes dari masyarakat.