Bisnisbandung.com - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Rabu menandatangani sejumlah langkah hukum yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.
Langkah ini mencakup bantuan yang diberikan kepada Israel, Ukraina, dan Taiwan, serta menuntut perusahaan induk TikTok, Bytedance, untuk menjual platform media sosialnya.
Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah AS untuk mengatasi masalah keamanan nasional terkait aplikasi asal China tersebut.
Baca Juga: Ramai di Tiktok, Beberapa stereotip yang sering diberikan kepada Chindo. Relate gak nih?
Salah satu poin kunci dari langkah hukum yang disahkan oleh Biden adalah persyaratan bagi pemilik TikTok dan Bytedance untuk menjual bisnis TikTok dalam jangka waktu 270 hari.
Jika dalam periode tersebut TikTok tidak berhasil dijual, aplikasi tersebut akan dihadapkan pada ancaman pemblokiran di wilayah AS.
Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang telah lama diungkapkan oleh sejumlah politisi AS terkait keamanan dan privasi data terkait aplikasi tersebut.
Penandatanganan RUU oleh Presiden Biden juga menandai akhir dari periode pertempuran politik yang berlangsung selama enam bulan di Capitol Hill.
Perseteruan ini mengakibatkan kebuntuan dalam upaya pemerintah AS memberikan bantuan luar negeri.
Biden menyatakan bahwa proses legislatif tersebut tidak selalu mudah, namun Amerika akhirnya berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan bangkit ke saat ini.
Baca Juga: Filter AI Parody Gibran Rakabuming Viral di Tiktok, Bisa Ubah Wajah Pengguna Jadi Semirip Mungkin!
Dalam komentarnya setelah menandatangani RUU tersebut, Presiden Biden menyatakan, "Jalan menuju meja ini adalah perjalanan yang sulit. Seharusnya lebih mudah dan seharusnya sudah sampai di sana lebih cepat.
Tetapi pada akhirnya, kami melakukan apa yang selalu dilakukan Amerika, yaitu bangkit untuk menghadapi tantangan di depan." Komentar ini mencerminkan kesungguhan pemerintah AS dalam menghadapi isu-isu luar negeri yang penting.
Sebelumnya, CEO TikTok, Shou Zi Chew, telah menyatakan keyakinannya bahwa aplikasi tersebut dapat bertahan dalam menghadapi tekanan dari pemerintah AS dan anggota Kongres di Washington D.C. Namun, langkah-langkah hukum yang diambil oleh Biden menunjukkan bahwa masalah terkait keamanan nasional dan privasi data tetap menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri AS.