Bisnisbandung.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa keputusan mengenai usulan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengurangi kepadatan saat arus balik Lebaran 2024 adalah hak prerogatif presiden.
Menurut Menteri Perhubungan Budi, penerapan WFH hanya akan dilakukan dalam situasi terburuk.
Menteri Perhubungan Budi menjelaskan di mana kemacetan lalu lintas saat arus balik mudik Lebaran menjadi sangat mungkin terjadi.
Budi menyampaikan bahwa penerapan WFH merupakan salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas saat arus balik mudik Lebaran.
Dikutip dari youtube kompas, Menteri Perhubungan Budi menjelaskan "Saya kemarin rapat di Jasa Marga, memang pulangnya naik dibandingkan dari sebelumnya."
"Tadi saya bilang worst case karena kan liburnya kita panjang banget. Kalau libur mulu Indonesia menjadi tidak produktif, tetapi ini hak prerogatif presiden untuk memutuskan," kata Menteri Perhubungan Budi.
Hal ini Menteri Perhubungan Budi ungkapkan usai meninjau kesiapan arus balik mudik Lebaran 2024 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (12/4/2024).
Baca Juga: Kim Jong Un: Waktu untuk Bersiap Hadapi Perang Lebih Dekat dari Sebelumnya
Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada presiden, yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.
Menhub juga menyoroti pentingnya menjaga produktivitas bangsa di tengah libur panjang.
Namun tetap memprioritaskan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.
Dengan demikian, usulan WFH menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam rangka menjaga kelancaran arus balik Lebaran 2024.
Menteri juga memaparkan rencana untuk memantau dan memberikan wawasan tentang kondisi lalu lintas.
Baca Juga: Ini Target Harga Bitcoin Jelang Halving Menurut Peneliti Bitfinex