Bisnisbandung.com - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan secara tegas menyoroti kesalahan fatal dalam penempatan sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Otto Hasibuan menegaskan bahwa isu yang diajukan seharusnya berada di bawah yurisdiksi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bukan MK.
Menurutnya, MK khususnya menangani perselisihan yang berkaitan langsung dengan hasil pemilihan, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
Baca Juga: Malam Lailatul Qadar 2024, Kapan? Inilah Perkiraan Tanggal Malam Istimewa Tersebut
"Dalam permohonan yang kami tinjau, kami menemukan cacat formil dan prosedural yang jelas," tegas Otto Hasibuan yang dikutip dari youtube kompas.
"Ini bukanlah ranah MK melainkan Bawaslu," tambahnya.
"MK memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran perhitungan suara dan membatalkan keputusan yang keliru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)," paparnya.
Otto Hasibuan menyoroti bahwa sengketa yang diajukan seharusnya memfokuskan pada kebenaran perhitungan suara dan keputusan KPU yang keliru, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Yuk Berkenalan dengan X-Trans CMOS 5 HR, Sensor Kamera yang digunakan Fujifilm X100VI
Otto Hasibuan mengatakan "Dengan demikian, penyampaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran prosedural kepada MK adalah kesalahan fatal".
"Ini sama saja dengan memasukkan surat keluhan ke dalam kotak yang salah," ujar Otto Hasibuan.
Dia menekankan pentingnya memahami ranah hukum yang tepat untuk menempatkan sengketa.
Demi kelancaran proses penyelesaian dan keberhasilan dalam mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak.
"Pemerintah harus memperbaiki kesalahan ini segera, agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku," pungkas Otto Hasibuan.
Baca Juga: 10 Fakta Menarik Tentang Seorang Penyendiri, Mereka Tidak Selalu Introvert lho!