Bisnisbandung.com - Salah satu anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dengan tegas menyoroti kondisi beras yang mahal dan langka.
Dalam rapat yang berlangsung dengan penuh tensi, anggota komisi mengungkapkan kekecewaan mereka atas kegagalan pemerintah dalam menstabilkan harga beras.
Meskipun memasuki periode awal Ramadan, sejumlah harga pangan masih terus mengalami kenaikan yang menjadi perhatian serius.
Baca Juga: 3 Tips Anti Bau Mulut Selama Bulan Puasa, Penting Banget Loh
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggelar rapat kerja dengan anggota Komisi VI DPR RI.
Rapat tersebut untuk membahas ketersediaan stok pangan jelang awal Ramadan.
Dikutip dari youtube TVR PARLEMEN, Mufti Anam menyebutkan "Meskipun telah berupaya memberikan bantuan sosial menggunakan dana pribadi, harga beras tetap tinggi, bahkan mencapai Rp80.000 per 5 kilogram dalam satu periode".
Salah satu sorotan yang paling menyita perhatian adalah kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya RNI.
Baca Juga: Ini Dia Sejumlah Lokasi Bukber Favorit Di Kota Solo, Kamu Sudah Pernah Ke Sana Belum?
Mufti Anam menegaskan "RNI seharusnya berperan sebagai penstabil harga dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya".
Tak hanya itu, Mufti Anam juga menyoroti perbedaan antara harga yang diumumkan oleh pemerintah dan harga yang sebenarnya berlaku di pasar.
Mufti Anam menuduh adanya penyimpangan informasi yang merugikan masyarakat.
Dalam suasana yang tegang, Mufti Anam mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menangani masalah ini.
Tags
Artikel Terkait
-
Bangga sebagai Orang Indonesia, Luhut Dorong Kritik yang Bertanggung Jawab
-
Ketua KPU Hasyim Asy'ari 'Ngamuk' di Rapat Pleno Gegara Hasil Pemilu Banyak yang Tak Diunggah ke Sirekap
-
Unggahan Instagram Prabowo, Momen Mesra di Meja Makan dengan Titiek Soeharto dan Didit
-
Anies Baswedan: Menunggu Hasil Resmi Pemilu, Hormati Proses Demokrasi
-
M. Qodari Soroti Gibran, Siapa yang Layak Jadi Ketua Umum Golkar?
-
Sandiaga Uno Klaim PPP Melebihi Ambang Batas Parlemen dalam Pileg 2024