Bisnisbandung.com - Dalam beberapa waktu belakangan beredar kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terlibat sebagai bagian dari tim pemenangan nasional untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Namun Basuki Hadi Mulyono dengan tegas menepis klaim tersebut, “Tidak terlibat sebagai bagian dari tim pemenangan nasional untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD” kata Menteri Basuki.
Dalam klarifikasinya, Menteri Basuki menyatakan bahwa ia masih sepenuhnya fokus pada tugasnya sebagai seorang Menteri PUPR.
Baca Juga: Apakah Benar Kalau Pria Takut Dengan Wanita Mandiri?
Ia menegaskan bahwa tidak ada tugas atau penugasan yang mengarahkannya untuk bergabung dalam tim sukses dari kandidat manapun, dan ia terus bekerja secara profesional di dalam kementeriannya.
Kabar tentang potensi keterlibatan Basuki dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud muncul setelah Ganjar Pranowo memposting sebuah foto bersama Basuki di akun Instagram resminya.
Namun, Menteri Basuki menjelaskan “Pertemuan tersebut merupakan bagian dari keterlibatannya sebagai seorang menteri, bukan terkait kampanye politik”.
Baca Juga: Cara Berdamai Dengan Diri Sendiri Di Masa Lalu
Dalam pernyataannya, Basuki menegaskan “Komitmennya untuk fokus pada pekerjaan profesionalnya sebagai menteri dan menegaskan bahwa interaksi dengan Ganjar merupakan bagian dari tugas resmi yang bersifat non-politik”.
Kepentingan Menteri Basuki pada keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan menjadi fokus utama dalam klarifikasi yang disampaikannya.
Ia menekankan bahwa hubungan formal dengan tokoh-tokoh politik tidak bermakna bahwa ia terlibat dalam aktivitas kampanye politik.
Baca Juga: Adian Napitupulu: Saya Tidak pernah Membayangkan Jokowi Seperti Ini
Dalam situasi di mana spekulasi dan isu politik kerap muncul, Basuki menggarisbawahi pentingnya menjaga fokus pada kewajiban profesional sebagai seorang menteri yang harus melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.
Ia menegaskan bahwa kesetiannya hanya pada pekerjaan dan tugas resmi sebagai Menteri PUPR, bukan dalam aktivitas politik.