Bisnisbandung.com-Bareskrim Polri membuat jadwal untuk lakukan shut down pada 191 ribu handphone (HP) yang terdata memakai International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal.
"Direktorat siber membuat agenda untuk lakukan shut down pada 191 ribu HP yang terdata memakai IMEI ilegal," tutur Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2023).
Walau demikian, Vivid tidak ungkap dengan detil berkaitan waktu penonaktifan HP yang mempunyai IMEI ilegal itu. Ia cuma menyebutkan dilaksanakan dalam kurun waktu dekat.
Baca Juga: 3 Cara Mengatasi Kulit Gelap di Area Lutut
Menurut Vivid, nanti pihaknya akan membangun posko aduan untuk beberapa masyarakat yang mempunyai HP dengan IMEI ilegal. Peraturan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kepanikan warga.
"Dalam kurun waktu dekat, kami sedang membuat mekanisme dan perangkat posko aduan. Kita akan lakukan sosialisasi lebih dulu saat sebelum membangun posko aduan, supaya tidak ada kepanikan dan masyarakat dapat terlayani secara baik," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri ungkap kasus registrasi nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal gawai yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Baca Juga: Cara memperbaiki tesktur kulit wajah dengan cepat, Apakah semudah itu?
Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan kerugian negara itu dilakukan 6 tersangka yang terturut dalam waktu 10 hari.
"Apa yang sudah dijalankan oleh beberapa pelaku ini sepanjang 10 hari, ada dugaan kerugian negara," tutur Wahyu dalam penjelasannya d ikutip Sabtu (29/7/2023).
Dalam waktu 10 hari dari tanggal 10 Oktober sampai 20 Oktober 2022, terdaftar ada penguploadan IMEI ke sistem sekitar 191.965 data.
Baca Juga: Gak perlu sulam bibir, Deretan Lip Gloss brand lokal terbaik cuma 100 ribuan
"Rekapitulasi IMEI 191.965 buah ini jika dihitung PPh 11,5 %, sedangkan dugaan kerugian negara sekitaran Rp 353.748.000.000," ungkapkan Wahyu.***
Artikel Terkait
Kasus Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, Mahfud MD Minta KPK dan TNI Fokus Penanganan Korupsi
Kementerian BUMN Menyiapkan Solusi Terbaik Bagi Kreditur Istaka Karya
Longsor di Cianjur kampung Bojong Sirna, Satu Orang Tertimbun
PPDB Zonasi, Mendikbudristek Nadiem Ungkap Tiap Tahun Kena Getahnya tapi Harus Dilanjutkan
India Setop Ekspor Beras, Mendag Zulhas Kita Harus Swasembada
Buntut OTT Basarnas Brigjen Asep Guntur Mundur dari Dirdik KPK, Berikut Profilnya