Menteri keuangan Akui Pentingnya Kontribusi Buruh dalam Menggerakkan Pertumbuhan Perekonomian

Bisnisbandung.com-Menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan buruh ialah kelompok pekerja yang berperan penting dalam memajukan Indonesia. Kehadiran buruh berikan kontributor yang besar untuk perekonomian Indonesia.

"Dari segi ekonomi, buruh ialah pelaku utama yang tetap gerakkan roda perekonomian. Hingga menggerakkan kemajuan ekonomi Indonesia," kata Menkeu dalam pengakuannya mengingati Hari Pekerja Internasional, Senin (1/6/2023).

Menurut Menkeu, pekerja berperanan dalam sebagai pelaksana pembangunan. Hingga Indonesia dapat mempunyai beragam sarana infrastruktur.

Baca Juga: Ada 4 Tanda Hubungan Dari Pasangan yang Telah Menikah Sudah Diambang Perceraian yang Masih Jarang Disadari

"Karena itu, mengingati Hari Buruh ini kali, saya ingin berterima kasih atas dedikasi kelompok pekerja ini. Dan atas usaha keras mereka untuk keluarga dan untuk Indonesia," sebut Sri Mulyani.

Peringatan Hari Pekerja Internasional 2023, mengedapankan tema World Day for Safety and Health at Work 2023 atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia 2023.

Tema itu mengutamakan pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai konsep dasar dan hak pada tempat kerja.

Diberitakan sebelumnya, Pada Senin, 1 Mei 2023, para buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh atau May Day di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Baca Juga: Untuk Tampilan Lembut Mempesona, Berikut Rekomendasi Lipstik Warna Pink Terbaik Untuk Anda

Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut pencabutan aturan Omnibus Law Cipta Kerja, sedangkan tuntutan kedua adalah mencabut ambang batas parlemen atau parlementer 4% dan ambang batas pencalonan presiden atau presiden 20%, karena dinilai membahayakan demokrasi.

Selanjutnya, para buruh menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT, menolak RUU Kesehatan, dan menuntut reforma agraria dan kedaulatan pangan.

Para buruh juga meminta masyarakat untuk memilih calon presiden atau capres yang pro buruh dan kelas pekerja serta meminta penghapusan outsourcing dan menolak Upah Murah.***