CELIOS Nilai Skema Koperasi Desa Merah Putih Mirip Orde Baru, Pemerintah Diingatkan soal Risiko Gagal

bisnisbandung.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 mendapat sorotan tajam dari lembaga riset ekonomi CELIOS.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyampaikan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah dalam pembentukan koperasi ini menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar, baik dalam konsep, pelaksanaan, maupun tata kelola.

Menurut CELIOS, konsep koperasi sebagai bentuk ekonomi berbasis anggota seharusnya tidak menjadi masalah, namun implementasi Kopdes Merah Putih masih jauh dari prinsip ideal tersebut.

Baca Juga: Gerakan Tagar “Indonesia Gelap” Dituding Didanai, Bivitri Susanti Kritik Tajam Presiden Prabowo

“Nah, faktanya hari ini Kopdes Merah Putih dibentuk dengan skema yang sama seperti halnya di masa Orde Baru,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Skema yang digunakan dinilai terlalu top-down, karena pembentukan koperasi dilakukan melalui perintah politik dan dikontrol oleh negara, bahkan melibatkan beberapa kementerian.

Pendekatan ini dinilai tidak partisipatif dan belum mencerminkan semangat koperasi sejati yang tumbuh dari anggota, dikelola oleh anggota, dan untuk kepentingan anggota itu sendiri.

“Dan Kopdes Merah Putih arahnya menunjukkan gejala yang sama dibentuk atas perintah politik, dikontrol oleh negara, dan hari ini dikontrol oleh beberapa kementerian, ya,” tegasnya.

Media Wahyudi Askar juga menyoroti ketidaksiapan infrastruktur dan minimnya pendampingan yang membuat koperasi berisiko gagal.

Ia mencatat bahwa kebijakan ini terlalu mengandalkan insting elit politik, bukan berdasarkan kajian teknokratis yang solid.

Pendekatan seperti ini dianggap berbahaya jika disandingkan dengan besarnya dana yang akan digelontorkan, karena pemerintah disebut sudah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi dalam waktu singkat.

Berdasarkan riset CELIOS, banyak kepala desa mengaku bingung terhadap kebijakan ini, dan mayoritas sekitar 76% menolak penggunaan dana desa sebagai jaminan pinjaman koperasi maupun sebagai modal pembentukan koperasi.

Baca Juga: Politisi Gerindra Ungkap Dasar Tuduhan Presiden Prabowo Soal “Indonesia Gelap” Didanai Koruptor