“Bagaikan Bom Waktu” Amien Rais Soroti Desakan Hilangkan Gibran dari Peta Politik Nasional

bisnisbandung.com - Amien Rais menyoroti delapan tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, yang dinilainya sebagai peringatan serius terhadap kondisi politik Indonesia saat ini.

Tuntutan tersebut dipandang sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap arah pemerintahan dan masa depan demokrasi.

“Kritik atau koreksi dan tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI minggu lalu bagaikan bom politik yang mengingatkan kita semua bahwa bangsa dan negara kita sedang karut-marut,” ujarnya dilansir dari youtube Amien Rais Official, Selasa (22/4).

Baca Juga:  Tajam! Pengamat Kritik Video Wapres: Materi Bagus, Tapi yang Bicara Gibran Jadi Gak Nyambung

Forum yang terdiri dari ratusan purnawirawan TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, menyerukan perubahan signifikan dalam tata kelola negara.

 Salah satu poin utama dalam tuntutan itu adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikeluarkan dari peta politik nasional.

 Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan bagi pencalonan Gibran dianggap menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip hukum dan etika konstitusional.

Tuntutan lain yang disampaikan forum ini antara lain adalah kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli.

Baca Juga: Impor Tanpa Batas, Sobary: Prabowo Bunuh Ekonomi Rakyat!

Kemudian penolakan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara yang dinilai gagal, serta penghentian proyek-proyek nasional yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan, seperti pengembangan wilayah di Pantai Indah Kapuk dan Rempang.

Selain itu, forum juga mendesak dihentikannya penggunaan tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari Tiongkok, serta meminta penertiban pengelolaan tambang yang belum sejalan dengan amanat konstitusi.

 Purnawirawan juga mendorong dilakukannya reshuffle kabinet terhadap menteri yang terindikasi terlibat korupsi dan mengakhiri keterlibatan aparat yang masih loyal terhadap kepentingan presiden sebelumnya.

Forum turut menyoroti perlunya reposisi peran Polri agar kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sesuai fungsi utamanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Baca Juga: PAN Gaspol 2029, Zulkifli Hasan: Capres Oke, Cawapres Nanti Kita Bahas!