Rudi S Kamri Geram dengan Perseteruan Jokowi dan PDIP: Prabowo Harus Meredakan

bisnisbandung.com - Rudi S Kamri, seorang pengamat sosial dan politik, menyampaikan kritik tajam terkait perseteruan antara Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan (PDIP), dan Ia menegaskan agar Prabowo membantu menyelesaikan ini.

Menurutnya, konflik ini tidak membawa manfaat apa pun bagi bangsa dan justru menguras waktu, energi, serta sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan utama yang sedang dihadapi Indonesia.

Ia menyoroti bahwa situasi ini menggambarkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk berperan secara konstruktif dalam membangun demokrasi yang sehat.

Baca Juga: Drama di Balik Perjalanan Timnas Indonesia: 24 Jam di Kelas Ekonomi, Kisah Shin Tae-yong yang Mengejutkan

“Pertanyaan saya adalah, apa manfaatnya perseteruan Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP) untuk bangsa ini? Tidak ada,” tegasnya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.

 Lebih lanjut Rudi menilai bahwa Jokowi, sebagai mantan presiden, belum menunjukkan sikap legowo dengan meninggalkan dunia politik praktis untuk bertransformasi menjadi seorang pembimbing bangsa.

Seperti yang dilakukan sejumlah Presiden RI sebelumnya, termasuk B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Shin Tae-yong Diberhentikan: Evaluasi PSSI Atau Kegagalan Strategi?

“Pak Prabowo harus menunjukkan kekuasaannya bahwa power kekuasaan ini ada di tangan seorang Prabowo, bukan di tangan seorang mantan presiden,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Rudi juga mengkritisi warisan pemerintahan Jokowi yang ia anggap meninggalkan sejumlah masalah besar.

 Mulai dari politik dinasti, melemahnya sistem demokrasi, hingga kerusakan hukum dan tata nilai etika bangsa.

 Selain itu, turut menyinggung kondisi ekonomi yang memburuk, seperti tingginya defisit anggaran hingga Rp507 triliun pada akhir 2024, yang menurutnya masih merupakan tanggung jawab kebijakan di era pemerintahan Jokowi.

Rudi beranggapan bahwa Jokowi memanfaatkan kelemahan integritas dalam sistem politik Indonesia untuk memperkuat posisinya, bahkan hingga melibatkan dana negara dalam proses tersebut.

Baca Juga: Tanah Seluas 20 Juta Hektar untuk Kelapa Sawit, Ikrar Nusa Bhakti: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?