Motif Tersembunyi Hasto Dijadikan Tersangka, Rocky Gerung: PDIP Mempreteli Kelakuan Jokowi

bisnisbandung.com - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan menghalang-halangi penegakan hukum terkait buronan Harun Masiku.

Langkah ini mengejutkan publik, terutama karena kasus tersebut telah mencuat sejak empat tahun lalu, tetapi baru diambil tindakan pada era pemerintahan Presiden Prabowo.

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait penetapan Hasto sebagai tersangka.

Menurutnya, keputusan ini bukan semata-mata soal penegakan hukum, melainkan upaya pemerasan politik yang sarat kepentingan kekuasaan.

“ Sekarang setelah PDIP secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Kita tahu perintahnya ke siapa atau bisa menduga lewat siapa perintahnya,” ucapnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.

Baca Juga: Politisasi Hasto Kristiyanto sebagai Badai Politik PDIP, Rudi S Kamri: Ini Sudah Jelas Siapa Aktornya

Ia menyoroti fakta bahwa kasus ini seharusnya bisa diselesaikan sejak pemerintahan Jokowi, namun dibiarkan menggantung hingga kini.

Rocky Gerung juga turut mengaitkan langkah ini dengan kritik PDIP terhadap kebijakan di era Jokowi, seperti polemik PPN 12%, yang kemudian memunculkan dugaan adanya dendam politik.

 Ia menyebut tindakan terhadap Hasto sebagai skenario politik untuk melemahkan posisi PDIP secara moral dan etis, terutama setelah partai tersebut mulai mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Alifurrahman Soroti Kejanggalan Pemberitaan Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka

Rocky Gerung menduga adanya upaya untuk terlebih dahulu menurunkan moral dan kredibilitas Hasto melalui berbagai isu pribadi sebelum proses hukum dilakukan.

Baginya, ini merupakan bagian dari strategi untuk mempersiapkan opini publik bahwa Hasto layak dijadikan tersangka.

Ia menilai langkah ini sebagai bentuk "kebijaksanaan palsu" atau wisdom palsu, di mana tindakan hukum tampak seperti proses penegakan keadilan, tetapi sebenarnya lebih merupakan bentuk tekanan politik.

Baca Juga: Ade Armando Sebut Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sebagai ‘Karma’: PDIP Perlu Intropeksi DIri