Bisnisbandung.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan tanggapan terkait penolakan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang belakangan ini menjadi isu hangat.
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk menjaga proses demokrasi dan konstitusi selama pelaksanaan Pilkada.
AHY menjelaskan bahwa partainya telah memantau secara serius perkembangan politik menjelang Pilkada.
Baca Juga: Sorotan Erina Istri Kaesang Pergi ke AS Gunakan Private Jet ditengah Gerakan Peringatan Darurat
Dikutip dari youtube kompas, AHY menjelaskan "Kami terus mendengarkan suara rakyat, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka."
"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga Pilkada berjalan dengan baik, aman, damai, dan demokratis," ungkap AHY.
AHY juga menekankan pentingnya KPU untuk mengeluarkan peraturan yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
AHY menekankan "Kami mendukung agar KPU segera mengeluarkan PKPU yang sejalan dengan keputusan MK dan pernyataan pimpinan DPR RI."
"Kami akan mengawal hal ini agar proses Pilkada tetap sesuai dengan konstitusi," tambahnya.
Baca Juga: Anti Pick Me Girl Ternyata Inilah Rahasia Cantik Tanpa Make Up
Menanggapi kemungkinan munculnya calon baru atau koalisi baru di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, AHY menyatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
AHY mengatakan "Jika ada calon atau koalisi baru, itu adalah hal yang baik untuk demokrasi."
"Yang penting adalah memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara jujur dan adil," jelas AHY.
AHY juga menegaskan bahwa koalisi yang mendukung Ridwan Kamil (RK) tetap solid meski ada dinamika politik yang terjadi.
Baca Juga: Jangan Panik 3 Step Konsisten Diet Agar Cantik dan Sehat
Artikel Terkait
Konstitusi di Ujung Tombak, Megawati Peringatkan Bahaya Revisi UU Pilkada yang Tak Sesuai Keputusan MK
Jangan Bikin 'Barang Antik' Marah! Megawati: Jaga Rule of the Game
Bahlil Sebut Jokowi Raja Jawa Bengis, Rocky Gerung: Apa Motif di Balik Pernyataan Kontroversial Ini?
Apabila DPR Batalkan Putusan MK, Bivitri Susanti Sebut Tindakan Ini Langgar Hukum
Jokowi Kuasai Golkar Lewat Bahlil, Yasril Ananta Tuding Munas Golkar Dihantam Isu Intervensi
Keputusan MK Terkesan Manipulatif, Saiful Mujani: Anies Jadi Korban dan Hidupkan Kaesang