Bisnisbandung.com-Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, diberhentikan dari jabatannya karena dinilai tidak sanggup mengendalikan inflasi dan harga beras. Menurut anggota DPRD Kota Cimahi dari NasDem, Enang Sahri Lukmansyah, alasan itu aneh.
"Ya pada dasarnya kalau saya, rasanya jika alasannya karena inflasi, dengan harga beras naik, itu tidak etis, cukup aneh," kata Enang yang dikutip dari Kumparan.
Terkait dengan harga beras, kata Enang, Kota Cimahi bukan daerah pertanian dan penghasil beras. Karena itu, menurut dia, akan susah untuk Kota Cimahi untuk mengontrol harga beras.
Baca Juga: Tampil Flawless Pake jenis Foundation Rekomendasi Ini
"Cimahi kan bukan wilayah pertanian, dan bukan wilayah penghasil [beras]. Untuk penuhi diri sendiri saja, jika di pertanian kita tidak mungkin. Namanya kota, jauhlah," bebernya.
Seharusnya, lanjut Enang, pengaturan harga beras ialah wewenang pemerintah pusat. Pemerintah pada tingkat daerah cuma jadi pelaksana peraturan pemerintah pusat.
"Nasional yang mengendalikan, bukan Cimahi saja. Itu kan pusat seharusnya pengendaliannya, jika daerah kan mengikuti apa kebijakan dari pusat," tuturnya.
Baca Juga: 4 Cara Lembabkan Wajah Biar Gak Mengelupas & Kering
Enang memandang pemberhentian Dikdik dipandang terlampau terburu-buru karena saat jabatannya sebagai Pj Wali Kota Cimahi akan usai pada 22 Oktober mendatang. Walau sebenarnya, menurut Enang, Dikdik telah jalankan tugasnya secara baik lewat sejumlah program.
"Bagaimana kita ingin memimpin Cimahi? Jika saat ini belum apapun telah diduga hal yang tidak baik," tegas Enang.
Sementara disinggung mengenai ada atau tidaknya unsur politik pada proses penghentian Dikdik, Enang enggan menduga-duga. Ia cuma tidak memahami dengan alasan pencopotan Dikdik.
Baca Juga: Pengurus Harian IAPPI Resmi Dilantik, Erick Thohir: Kita Bawa Indonesia Terbang di Masa Mendatang
"Saya kurang tahu jika unsur politik ya, tetapi yang jelas saya tidak mengerti dengan alasan pencopotan karena hanya inflasi," tutupnya.***
Artikel Terkait
Pj Gubernur Jabar Dilaporkan ke Ombudsman Buntut Larangan Diskusi Anies di GIM
Berikut Tanggapan Pemprov Jabar Terkait Dilaporkannya Ke Ombudsman
Pemdaprov Jabar Tegaskan, Sesuai Aturan KPU Diskusi Politik Tidak Boleh di Gedung Pemerintah
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca di Bandung Panas dan Lebih Kering
Dugaan Aliran Dana Korupsi Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo ke Parpol, KPK Akan Mendalaminya
Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Pemberantasan dan Penanganan Narkoba